Rancangan UU KPK Disetujui 10 Fraksi, Dinilai Tidak berdasarkan Prolegnas

Jumat, 6 September 2019 07:55

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) usul tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Usulan tersebut disetujui sepuluh fraksi yang hadir dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).Pegiat antikorupsi pun ramai-ramai menyuarakan kritik terkait hal tersebut. Mereka menilai merevisi UU KPK tidak memiliki urgensi apa pun. Bahkan, Baleg dinilai menyalahi aturan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lantaran tidak mengusulkan RUU berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).“Pengesahan itu melanggar hukum karena tidak termasuk dalam RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019, yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah,” ujar Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi di Jakarta, Kamis (5/9).Ia menjelaskan, hal ini juga telah diatur lebih jauh dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Dalam Pasal 65 huruf d peraturan tersebut, Baleg bertugas menyiapkan dan menyusun RUU usul Baleg dan/atau anggota Baleg berdasarkan program prioritas yang sudah ditetapkan.Selanjutnya, dalam Pasal 65 huruf f, disebutkan Baleg bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan dalam Prolegnas perubahan.

Bagikan berita ini:
8
3
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar