Rancangan UU KPK Disetujui 10 Fraksi, Dinilai Tidak berdasarkan Prolegnas

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) usul tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Usulan tersebut disetujui sepuluh fraksi yang hadir dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).

Pegiat antikorupsi pun ramai-ramai menyuarakan kritik terkait hal tersebut. Mereka menilai merevisi UU KPK tidak memiliki urgensi apa pun. Bahkan, Baleg dinilai menyalahi aturan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lantaran tidak mengusulkan RUU berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Pengesahan itu melanggar hukum karena tidak termasuk dalam RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019, yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah,” ujar Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi di Jakarta, Kamis (5/9).

Ia menjelaskan, hal ini juga telah diatur lebih jauh dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Dalam Pasal 65 huruf d peraturan tersebut, Baleg bertugas menyiapkan dan menyusun RUU usul Baleg dan/atau anggota Baleg berdasarkan program prioritas yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya, dalam Pasal 65 huruf f, disebutkan Baleg bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan dalam Prolegnas perubahan.

“Dari ketentuan itu dapat dilihat bahwa seharusnya yang dilakukan oleh Baleg DPR adalah untuk diusulkan menjadi RUU prioritas dalam Prolegnas perubahan, tidak langsung menjadi usul inisiatif,” kata Fajri.

Atas hal ini, Fajri menyatakan pihaknya menyesalkan langkah DPR yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, PSHK juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR sehingga proses pembahasan RUU tidak dapat dilaksanakan.

“Presiden Joko Widodo harus fokus pada RUU yang sudah masuk sebagai prioritas dalam Prolegnas 2019 yang sudah disepakati bersama DPR sebelumnya,” tuturnya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyebut DPR berkerja diam-diam terkait RUU KPK. Karena, kata dia, selama ini yang tengah digaungkan yakni RUU KUHP.

“Kita belum dapat informasi sama sekali terkait dengan pembahasan di Baleg terkait dengan rancangan UU KPK. Tapi memang kan selama ini yang paling mencuat kan RUU KUHP. Tapi ternyata mereka kan bekerja dalam senyap nih,” kata Adnan.

Adnan menduga, terdapat mekanisme pembahasan RUU secara tertutup oleh Baleg DPR yang bertujuan membuat lembaga antirasuah bersifat moderat. Pembahasan pun, kata dia, tidak melibatkan stakeholder dalam penyusunan draft, serta dilakukan secara tergesa-gesa.

“Kita juga tidak tahu daftar isian masalahnya, apakah masih sama dengan diskursus pembahasan RUU sebelumnya atau justru sudah ada penambahan-penambahan. Ini memang menunjukkan ada agenda tersembunyi gitu ya,” tandasnya.

Adnan menilai, salah satu poin usulan Baleg dalam RUU tentang penyadapan telah melampaui kewenangan lantaran RUU Penyadapan belum dibahas. “Jadi kalau dulu mandat MK harus ada satu payung hukum, tapi kenapa di RUU KPK ini muncul lagi poin itu?,” tukasnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar memandang poin-poin yang disampaikan dalam RUU revisi UU KPK merupakan upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah. Pembentukan Dewan Pengawas (DP), kata dia, akan mempersempit ruang gerak KPK untuk mengungkap kasus lantaran fungsi penyadapan harus memerlukan izin DP.

“Konten-konten ini lah yang pada waktu lalu ditolak masyarakat dan banyak pihak lainnya. Sehingga perubahan itu gagal dilakukan karena memang arahnya melemahkan KPK secara kelembagaan,” tutur Fickar.

Lebih lanjut dikatakan Fickar, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diberikan kepada KPK sebagaimana dalam poin RUU, akan menempatkan komisi antirasuah sebagai lembaga yang tidak berwibawa. “Yang menjadi pertanyaan atas dasar kebutuhan apa rencana perubahan UU KPK ini digulirkan?,” tanya dia.

Sedikitnya terdapat enam poin yang diajukan dalam revisi UU KPK. Materi muatannya antara lain:

1. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Meski KPK merupakan cabang kekuasaan eksekutif, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen. Pegawai KPK merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada peraturan di bidang aparatur sipil negara;

2. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penyadapan. Namun, pelaksanaan penyadapan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK;

3. KPK selaku lembaga penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Oleh karena itu, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia;

4. Di dalam upaya meningkatkan kinerja KPK di bidang pencegahan korupsi, setiap instansi, kementerian, dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggara negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatan;

5. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang. Dewan Pengawas KPK tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenang dibantu oleh organ pelaksana pengawas;

6. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 tahun.

Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik.

Penghentian penyidikan dan penuntutan dimaksud dapat dicabut bila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan atau berdasarkan putusan praperadilan.(fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar