Ruang Kerja Bupati Bengkayang Digeledah KPK, Ini Dicari

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan pengembangan kasus suap proyek 16 jalan di Bengkayang, Kalimantan Barat. Dari informasi yang dihimpun, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Jumat (6/9) pagi.

Selain ruang kerja Bupati Bengkayang Suryadman, sejumlah kantor kerja pejabat Kabupaten Bengkayang juga digeledah. Di antaranya adalah ruang Kadis PUPR, dan ruang Kadis Pendidikan dan Kebudayaan.

Proses penggeledahan juga mengikutsertakan aparat kepolisian. Sebelumnya, ruang kerja Bupati Bengkayang itu memang sudah disegel oleh KPK.

Mengenai kabar penggeledahan itu belum dijawab oleh KPK. JPNN.com (Grup fajar.co.id) sendiri sudah mengonfirmasi kepada Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari Febri.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot sebagai tersangka menerima suap sebesar Rp 336 juta. Selain Suryadman, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Alexius bersama empat orang yang merupakan rekanan proyek dari pihak swasta, yaitu Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat dan Pandus.

Pengusaha Muda Asal Sulsel Ini Beri Tips Sukses Jualan Elegan, Marketer Wajib Baca!

Tokoh Cruella de Vil, Emma Stone Tampil dengan Rambut Merah

Chand Kelvin Diteror Foto Kuburan, Seperti Ini Reaksinya

Warga Koopsau II Peringati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah

Mendagri Prihatin Menjamur Kepala Daerah Terjaring OTT

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Suryadman awalnya memerintahkan Alexius dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Agustinus Yan untuk meminta uang kepada setiap rekanan swasta untuk menggarap proyek di lingkungan pemerintahannya.

Permintaan uang tersebut dilakukan Suryadman atas pemberian anggaran Penunjukan Langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp 7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 6 miliar.

“AKS (Aleksius) dan YN (Agustinus) diminta menghadap Bupati pada jam 8 pagi, Jumat 30 Agustus 2019. Pada pertemuan tersebut, Bupati diduga meminta uang kepada AKS dan YN masing-masing sebesar Rp 300 juta,” kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/9). (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...