DPR RI Merevisi UU KPK, Mahfud MD : Harus Dikomunikasikan ke Masyarakat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah kalangan menolak upaya DPR RI merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Terlebih, waktunya sudah mepet dengan akhir masa jabatan anggota dewan periode 2014-2019. Ada usulan revisi ditunda hingga pelantikan DPR RI baru periode 2019-2024.

Usulan itu disampaikan pakar hukum tata negara, Mahfud MD. Tujuannya agar tidak muncul kesan DPR periode saat ini terburu-buru. Padahal 1 Oktober mendatang, sudah ada DPR baru. Apabila jika revisi UU KPK dibahas DPR RI periode 2019-2024, pembahasannya dianilai akan lebih jernih. “Yang mau diubah atau direvisi itu apa saja. Kan ,” kata Mahfud, Jumat (6/9).

Menurutnya, agar tidak memunculkan kegaduhan, pasal yang akan direvisi harus diumumkan. Agar masyarakat juga terlibat dalam memberikan masukan ke DPR RI. “Dalam proses legislasi di era reformasi ini, peran masyarakat sangat penting. Dulu waktu zaman orde baru semua dominasi pemerintah,” paparnya.

Dia berpendapat pembahasan revisi UU KPK saat ini terburu-buru. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak mau berkomentar soal tujuan revisi, untuk menguatkan KPK atau melemahkan. Yang terpenting, lanjutnya, suara masyarakat harus didengar.

Sementara itu, mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengkritik keras upaya revisi UU KPK. Dia menegaskan RUU KPK inisiatif dari DPR adalah bukti adanya pelemahan secara sistemik. Berbagai upaya pelemahan melalui revisi UU KPK sudah dimulai sejak era Presiden SBY. Namun, saat itu revisi UU KPK urung dilakukan karena dihentikan oleh presiden. “Di era Pak Jokowi upaya revisi juga dilakukan. Tetapi bukan distop, namun ditunda,” ujar Busyro.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad


Comment

Loading...