DPR RI Merevisi UU KPK, Mahfud MD : Harus Dikomunikasikan ke Masyarakat

Sabtu, 7 September 2019 - 09:18 WIB
Mahfud MD

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah kalangan menolak upaya DPR RI merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Terlebih, waktunya sudah mepet dengan akhir masa jabatan anggota dewan periode 2014-2019. Ada usulan revisi ditunda hingga pelantikan DPR RI baru periode 2019-2024.

Usulan itu disampaikan pakar hukum tata negara, Mahfud MD. Tujuannya agar tidak muncul kesan DPR periode saat ini terburu-buru. Padahal 1 Oktober mendatang, sudah ada DPR baru. Apabila jika revisi UU KPK dibahas DPR RI periode 2019-2024, pembahasannya dianilai akan lebih jernih. “Yang mau diubah atau direvisi itu apa saja. Kan ,” kata Mahfud, Jumat (6/9).

Menurutnya, agar tidak memunculkan kegaduhan, pasal yang akan direvisi harus diumumkan. Agar masyarakat juga terlibat dalam memberikan masukan ke DPR RI. “Dalam proses legislasi di era reformasi ini, peran masyarakat sangat penting. Dulu waktu zaman orde baru semua dominasi pemerintah,” paparnya.

Dia berpendapat pembahasan revisi UU KPK saat ini terburu-buru. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak mau berkomentar soal tujuan revisi, untuk menguatkan KPK atau melemahkan. Yang terpenting, lanjutnya, suara masyarakat harus didengar.

Sementara itu, mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengkritik keras upaya revisi UU KPK. Dia menegaskan RUU KPK inisiatif dari DPR adalah bukti adanya pelemahan secara sistemik. Berbagai upaya pelemahan melalui revisi UU KPK sudah dimulai sejak era Presiden SBY. Namun, saat itu revisi UU KPK urung dilakukan karena dihentikan oleh presiden. “Di era Pak Jokowi upaya revisi juga dilakukan. Tetapi bukan distop, namun ditunda,” ujar Busyro.

Dia menuntut ketua umum partai politik (parpol) bertanggungjawab atas upaya pelemahan KPK yang dilakukan DPR. “Tidak mungkin seluruh fraksi di DPR sepakat merevisi UU KPK tanpa restu parpol. Ingat, para anggota DPR adalah wakil-wakil rakyat. Mereka duduk sebagai legislator karena kepercayaan rakyat. Namun kepercayaan rakyat tersebut dikhianati. Dengan revisi UU KPK itu seakan-akan air susu dari rakyat dibalas oleh politisi di DPR dengan air keras,” tutur Ketua Bidang Hukum dan HAM serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah ini.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat sama menolak revisi UU KPK. “Menjadi kewajiban moral bagi unsur-unsur masyarakat sipil, ormas agama, perguruan tinggi, organisasi profesi dan NGO-NGO serta media sebagai kekuatan masyarakat sipil melakukan perlawanan secara elegan,” ucapnya.

Terpisah, mantan Ketua KPK, Antasari Azhar tidak setuju jika revisi UU justru untuk memperlemah KPK. Menurutnya, revisi sah-sah saja dilakukan. Asalkan harus memperkuat, bukan sebaliknya. “Menurut saya revisi nggak masalah. Selama untuk memperkuat, dalam artian menjaga integritas KPK,” tegas Antasari.

Adanya revisi UU KPK tidak perlu dikhawatirkan selama semua pihak berkomitmen bahwa korupsi aalah kejahatan luar biasa. “Kalau Ada item revisi indikasi pelemahan, kita kasih masukan ke DPR,” terangnya. Dia mengaku, saat menjabat Ketua KPK, pernah mengusulkan revisi UU KPK agar pimpinan bisa berinovasi.

“Saya dulu pernah minta. Karena UU KPK saya lihat biasanya normatif. Tujuanya supaya pimpinan KPK bisa berinovasi jika ada satu bidang tidak jalan mau ubah bisa melalui PP. Usul kepada pemerintah lebih mudah ketimbang mengubah UU,” ucapnya.

Antasari juga mengaku pernah meminta usulan adanya Dewan Pengawas KPK. Tujuannya agar dalam menjalankan kinerjanya, pimpinan dibantu. “Jangan sampai abuse. Perkara bisa dilanjutkan, tetapi tidak bisa dilanjutkan. Nah, di sini perlu ada dewan pengawas,” pungkasnya.

(rh/fin)

Loading...