Revisi Undang-Undang KPK, Abraham Samad : Membuat Mati Suri

Sabtu, 7 September 2019 08:41

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua KPK Abraham Samad rencana revisi Undang-Undang KPK sebagai bentuk upaya untuk membuat lembaga anti rasuah itu mati suri. Dia pun menyoroti enam poin krusial terkait revisi.“Setidaknya, ada enam poin krusial dari rencana revisi Undang-undang KPK itu. Beberapa di antaranya akan membuat KPK ”mati suri’,” katanya di Jakarta, Jumat (6/9).Disebutkannya, enam poin tersebut pertama, yaitu upaya untuk menjadikan KPK dimasukkan sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan atau di bawah Presiden.“Sedangkan pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan,” ucap Samad.Poin kedua, yaitu terkait masalah penyadapan. “Revisi ini menghendaki penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK,” kata dia.Ketiga, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana. “Yang, keempat, setiap instansi, kementerian, lembaga wajib menyelenggarakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum dan setelah berakhir masa jabatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja KPK,” tuturnya.Kelima, adanya organ bernama Dewan Pengawas KPK yang bertugas mengawasi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang ini dibantu oleh organ pelaksana pengawas.“Dan keenam, revisi membolehkan KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun,” ujar dia.

Bagikan berita ini:
10
6
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar