Soal Kesepakatan Nuklir, Iran Minta Bantuan Indonesia

Sabtu, 7 September 2019 - 07:51 WIB
Soal Kesepakatan Nuklir, Iran Minta Bantuan Indonesia

FAJAR.CO.ID,JAKARTA – Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, hari ini, Jumat (6/9) bertandang ke Indonesia untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Jakarta.

Dalam kunjungannya, Zarif meminta bantuan Indonesia untuk mendesak semua pihak terkait, agar mematuhi kesepakatan nuklir yang diteken 2015 lalu, pada kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

“Kami ingin Indonesia mendesak semua pihak untuk menerapkan secara penuh JCPOA dan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2231, yang menjamin program nuklir Iran bertujuan damai dan normalisasi hubungan ekonomi dengan Iran,” kata Zarif di Jakarta, Jumat (6/9).

Zarif juga mengatakan, bahwa Iran menganggap keputusan Presiden AS, Donald Trump yang menarik diri secara sepihak dari perjanjian nuklir, pada Mei 2018 lalu dan kembali menerapkan sanksi atas Iran, sebagai aksi terorisme.

“Kami hanya bisa menyebutnya sebagai terorisme karena mereka menargetkan warga biasa di Iran. Mereka menimbulkan peperangan,” ujarnya.

Menurut Zarif, dengan keputusan tersebut sebenarnya Trump juga melanggar resolusi DK PBB 2231 yang mengatur normalisasi hubungan ekonomi dengan Iran di bawah JCPOA.

“Sayangnya, Amerika Serikat tak hanya tidak menormalisasi hubungan ekonominya dengan Iran, tapi juga menghukum pihak lain yang menormalisasi hubungan ekonomi dengan Iran. Itu sangat tidak bisa diterima,” tuturnya.

Retno sendiri mengatakan, bahwa Secara prinsip, Indonesia ingin melihat bahwa kesepakatan JCPOA masih dapat dijalankan secara penuh dan efektif.

Zarif lantas memastikan, bahwa Iran siap memegang komitmen penuh atas JCPOA jika semua pihak terkait sudah mengambil langkah serupa.

“Iran berjanji, akan terus mengurangi komitmennya terhadap JCPOA, jika negara-negara penandatangan kesepakatan tersebut tak membantu Teheran di tengah belenggu sanksi Amerika Serikat,” katanya.

Perjanjian yang diteken oleh negara anggota tetap DK PBB beserta Jerman itu, mewajibkan Iran membatasi pengayaan uranium hingga 3,67 persen, jauh dari keperluan mengembangkan senjata nuklir yaitu 90 persen. (fin)

Loading...