DPR RI Dinilai Lakukan Penyesatan, Ini Pernyataan Asfinawati

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Asfinawati menyebut anggota DPR RI menyampaikan informasi sesat atas wacana Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau RUU KPK.

Menurut Asfinawati, anggota parlemen selalu berargumen bahwa RUU KPK ialah bentuk penguatan lembaga anti-rasuah. Namun, argumen itu justru berkebalikan dengan poin yang masuk dalam RUU KPK.

“Kalau kami melihat ada sebuah penyesatan informasi yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk di dalamnya anggota DPR RI,” kata Asfinawati ditemui di kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9).

Menurut Asfinawati, RUU KPK bukanlah penguatan parlemen terhadap pemberantasan korupsi. KPK justru dilemahkan atas RUU KPK tersebut.

Yuyung Abdi, Membongkar Industri Prostitusi di 60 Daerah

Muhammad Rizieq Shihab: Kelihatan Tidak Cerdas Pengalihannya

Nurdin Halid Umumkan Calon Ketua DPRD Sulsel, Ini Orangnya

Musim Kemarau Membuat Rawa dan Daerah Genangan Mengering

Ketua DPP PSI Tsamara Amany: Revisi UU KPK Harus Ditolak

“Jadi kira-kira kalau revisi diberlakukan, otomatis KPK akan berhenti,” lanjut dia.

Asfinawati berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak usulan RUU KPK yang datang dari DPR RI ini. Sebagai presiden, Jokowi masih berhak mementahkan upaya pelemahan terhadap semangat pemberantasan korupsi.

“Presiden akan dicatat di dalam sejarah dan dicatat oleh seluruh rakyat Indonesia, apakah dia mengambil tindakan untuk mendukung pemberantasan korupsi atau akan mengambil tindakan yang berada pada sisi pelemahan atau jangan-jangan berada pada sisi koruptor,” timpal dia. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...