Rasamala Aritonang: Revisi UU Melemahkan Lembaga KPK

Minggu, 8 September 2019 - 16:25 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang menyebut pemerintah pusat tampak belum memiliki komitmen kuat terhadap upaya pemberantasan rasuah di Indonesia.

Sebab, kata Rasamala, lembaga anti-rasuah belum pernah mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menolak Revisi Undang-undang KPK.

“Kami tidak melihat dukungan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ini momentum presiden menunjukkan keberpihakan pada penindakan tindak pidana korupsi,” kata Rasamala Aritonang ditemui di kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9).

Rasamala menyebut RUU KPK tidak dilandasi semangat penguatan terhadap pemberantasan rasuah. Contohnya, RUU KPK termuat wacana pembentukan dewan pengawas atas penyadapan yang dilakukan lembaga anti-rasuah.

Menurut dia, pembentukan dewan pengawas tidak masuk akal. KPK selalu diawasi publik saat berencana menyadap seseorang yang terindikasi terlibat korupsi.

Khloe Kardashian Tersiksa Perselingkuhan Tristan-Jordyn Woods

Donna Agnesia Didik Anaknya Jaga Kesehatan Gigi

Perempuan India Berumur 73 Tahun Lahirkan Bayi Kembar

Soal Kerusuhan Papua, Habib Rizieq: Jangan Alihkan Isu, Itu Jelas Ulah Kelompok Separatis

(Sulit Judul)

“Aneh kalau hanya KPK yang diawasi dalam konteks penyadapannya. KPK diawasi langsung oleh publik, DPR, Presiden, dan PPATK. Kalau mau pengawasan, ya, jalankan pengawasan mereka dengan baik,” lanjutRasamala Aritonang.

Tidak hanya itu, RUU KPK juga memuat tentang koordinasi lembaga anti-rasuah ke kepolisian dan kejaksaan. Terutama ketika KPK hendak mengusut rasuah yang melibatkan anggota kepolisian dan kejaksaan.

“Mungkin KPK hanya sekedar ada dan ada aktivitas, tetapi tidak ada penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi,” ucap Rasamala Aritonang.

“Kami nilai revisi UU KPK melemahkan KPK,” pungkas dia. (jpnn)

Loading...