Insank Nasruddin Desak Polri Bebaskan Ratna Sarumpaet

Senin, 9 September 2019 - 14:17 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pengacara terdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin mengatakan, penahanan kepada kliennya telah berakhir sejak 15 Agustus 2019. Hal ini karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mengeluarkan surat perpanjangan penahanan.

“Penahanan Ibu Ratna menjadi kewenangan pengadilan tinggi dan surat penahanan dari PT telah berakhir di 15 Agustus 2019 tidak ada perpanjangan lagi,” kata Insank Nasruddin saat dihubungi, Senin (9/9).

Insank Nasruddin menjelaskan, pihaknya sudah mempertanyakan surat perpanjangan penahanan tersebut. Namun, belum mendapat jawaban. Oleh karena itu, apabila tak ada surat perpanjangan penahanan, dia meminta agar Ratna dibebaskan.

“Hari ini kami jam 12.00 ke Polda meminta ke pada Dir Tahti agar Ratna Sarumpaet di keluarkan dari tahanan demi hukum karena penahanan tanpa surat adalah ilegal,” tegas Insank Nasruddin.

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono tak banyak berkomentar terkait penahanan Ratna. Sebab hal itu menjadi kewenangan Kejaksaan DKI Jakarta. “Tanya kejaksaan ya. Polda hanya dititipi,” ucapnya.

JawaPos.com (Grup fajar.co.id) telah meminta konfirmasi kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Nirwan Nawawi. Namun sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis untuk Ratna Sarumpaet dengan kurungan dua tahun penjara. Vonis tersebut karena Ratna dianggap terbukti melakukan penyebaran berita bohong (hoax).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ratna Sarumpaet telah terbukti secara sah bersalah menyebar pemberitahaan bohong. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Joni saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Kamis (11/9).

Putusan terhadap Ibunda artis Atiqah Hasiholan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya JPU menuntut Ratna dengan enam tahun penjara. Dalam tuntutan itu disebutkan Ratna sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak. Pada wajah lebam itu Ratna mengaku menjadi korban penganiayaan.

Bupati Mamuju Habsi Wahid Pantau Bayi Kembar Gizi Buruk

Penyanyi Syahrini Masih Rahasiakan Kabar Kehamilannya

Ribuan Dosen dari 27 Kampus Tolak Revisi UU KPK

Yasonna Hamonangan Laoly Dipanggil Jokowi, Revisi UU KPK

BJ Habibie Berangsur Membaik, Ditangani 44 Dokter Ahli

Rangkaian kebohongan dilakukan Ratna melalui pesan WhatsApp yang menyebar viral. Dalam pesan itu terdapat foto-foto wajah yang lebam dan bengkak. Kisah hoax penganiayaan ini berawal dari tindakan medis operasi perbaikan muka (facelift ) atau pengencangan kulit muka Ratna Sarumpaet. Padahal Ratna menjalani rawat inap di RS Bina Estetika pada 21-24 September 2018.

Atas putusan tersebut, Ratna mengambil langkah banding. Dia berubah pikiran setelah sebelumnya menyatakan tidak akan banding, dengan alasan sudah menjalani hampir setengah masa hukuman.

“Setelah kemarin Ibu Ratna Sarumpaet menilai kita tidak usah ajukan banding, namun setelah kembali kita rembukan, bahwa benih-benih keonaran ini kami menilai tidak relevan,” ujar Pengacara Ratna, Insank Nasruddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (17/7).

Memori banding itu terdaftar di PN Jaksel dengan nomor 63/Akta.pid/2019/PN.Jkt.Sel yang diterima Panitera PN Jaksel Muhtar. (jp)

loading...