Soal Revisi UU KPK, Jokowi Perintahkan Menkumham Pelajari


FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly akan mempelajari draf revisi UU KPK yang kembali digulirkan oleh para anggota DPR. Hal itu berdasarkan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).“Saya diberikan draft revisi UU KPK untuk saya pelajari. Kita akan pelajari dulu. Kita liat nanti seperti apa,” ujar Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/9).Yasonna mengatakan, Jokowi berpesan kepadanya untuk berhati-hati dalam mempelajari revisi UU KPK ini. “Ya ada beberapa concern (perhatian, Red) beliau ya. Kami harus baca dulu. Kami harus mempelajari dulu, ” katanya.Selain itu, Yasonna mengatakan bahwa Jokowi belum menerbitkan surat presiden untuk para menterinya bisa untuk membahas atau rapat bersama dengan DPR terkait revisi UU KPK tersebut.‎”Sampai sekarang belum,” pungkasnya.Sebelumnya, ‎Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin‎ mengatakan Jokowi tetap bersikap tetap konsisten untuk memperkuat KPK dalam memberantas korupsi. Pemerintah juga menginginkan KPK untuk mengedepankan aspek pencegahan.“Komitmen presiden itu adalah untuk memperkuat posisi KPK. Itu diharapkan sejak awal oleh presiden dan presiden punya komitmen untuk itu,” ujar Ngabalin.Untuk diketahui, DPR sudah sepakat melakukan revisi UU Nomor 30 tentang KPK sebagai inisiatif para anggota dewan. Revisi ini juga akan dijadwalkan selesai pada akhir September ini. Ada sejumlah pasal yang bakal direvisi, salah satunya mengenai kewenangan KPK melakukan penyadapan.

Komentar

Loading...