Kasus Mantan Bos Petral, KPK Geledah Lima Lokasi

Selasa, 10 September 2019 - 19:23 WIB
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di empat lokasi dalam kasus yang menyeret mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bambang sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES).

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menggeledah lima lokasi pada 5 dan 6 September 2019,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).

Laode menjelaskan, kelima lokasi yang digeledah terdiri dari sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramukasari 3, Jakarta, rumah yang beralamat di Komplek Ligamas, Pancoran, Jakarta, serta apartemen yang beralamat di Salemba Residence, Jakarta. Kemudian, rumah yang beralamat di Cempaka Putih Timur, Jakarta, dan rumah yang beralamat di Jl. Cisanggiri II Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta.

Dari penggeledahan tersebut, lanjut Laode, KPK menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan dan data aset terkait dugaan kasus yang melilit Bambang Irianto. “Dikarenakan dugaan penerimaan suap cukup signifikan maka KPK akan terus berupaya melakukan penelusuran dan asset recovery,” ucap Laode.

KPK telah menetapkan status tersangka terhadap mantan Dirut Petral, Bambang Irianto dalam kasus penerimaan suap terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES selaku anak usaha Pertamina.

Penerimaan tersebut dilakukan Bambang dalam rentang waktu 2010 hingga 2013 melalui rekening perusahaan Siam Group Holding yang berkedudukan hukum di British Virgin Island. Total penerimaan disinyalir mencapai USD 2,9 juta.

“(Penerimaan) terkait dengan kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES/PT Pertamina (Persero) di Singapura dan pengiriman kargo,” jelas Laode.

Oleh karena itu, untuk lebih mendukung upaya pencegahan korupsi dan menghindari terjadinya praktek kotor dalam pengelolaan BUMN, mak KPK mengimbau pejabat BUMN dan anak usaha yang memiliki kerja sama atau kontrak pengadaaan barang dan jasa dengan perusahaan dari luar negeri agar tidak menerima suap atau gratifikasi.

“Demikian juga pada korporasi asing yang memiliki bisnis di Indonesia juga diminta agar tidak memberikan suap atau gratifikasi kepada pejabat BUMN,” tegas Laode.

Atas perbuatannya, Bambang disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (JPC)

loading...