Kebijakan Pengadaan PPPK Tak Jelas, Ini Imbauan Honorer

Rabu, 11 September 2019 - 07:30 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan pengadaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) hingga saat ini belum jelas seperti apa dari pemerintah. Itu diakui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai panitia seleksi nasional pengadaan CPNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), saat ini masih menunggu perintah untuk rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).

Untuk CPNS sudah jelas kapan pelaksanaannya. Sebaliknya PPPK belum diketahui kebijakannya seperti apa.

“Maaf, kami belum tahu pengadaan PPPK modelnya seperti apa. Sampai saat ini belum ada petunjuk apapun terkait PPPK,” kata Karo Humas BKN Mohammad Ridwan, Selasa (10/9).

Di kalangan honorer K2 sendiri, informasi beredar menyebut tes PPPK (bagi K2) hanya berlangsung dari 2019-2020. Selebihnya, dibuka untuk umum.

Itu sebabnya, masing-masing forum honorer K2 terus melakukan konsolidasi untuk mengecek anggotanya apakah masuk data base BKN atau tidak. Ini agar saat rekrutmen atau kebijakan pengadaan PPPK dibuka, honorer K2 tidak lagi terkendala dengan data base.

Terhadap masalah tersebut, Ridwan mengaku tidak tahu soal kebenaran informasi tersebut. “Aduh, saya enggak tahu nih apakah seperti itu kebijakannya. Karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda apakah mau ada rekrutmen PPPK atau tidak. Mekanismenya seperti apa juga kami tidak tahu,” ucapnya.

Waketum Gerindra Fadli Zon: Senang Kalau Sandiaga Kembali

Presiden Amerika Serikat Donald Trump Tendang John Bolton

Golf Robert

Persiapan Pilwalkot Makassar None Mulai Sosialisasi

ACT Inisiasi Gerakan Nasional #IndonesiaDermawan

Dia mengimbau agar honorer K2 selalu mengecek kebenaran informasi langsung ke instansi resmi terkait kebijakan pengadaan PPPK. Ini untuk mencegah terjadinya penipuan.

Untuk diketahui, pemerintah berencana mengangkat PPPK 150 ribu orang dari honorer K2. Tahap I sudah dibuka Februari 2019.

Tahap II rencanannya Oktober tapi kemudian disinyalir bakal diundur 2020 lantaran Perpres tentang jabatan PPPK belum ada. (jpnn)

Loading...