Pemerintah Kabupaten Maros Serius Terapkan Pajak Online

Rabu, 11 September 2019 - 08:29 WIB

FAJAR.CO.ID, MAROS–Pemerintah Kabupaten Maros mengundang sejumlah pengusaha restoran, rumah makan, kafe, hotel, refleksi, dan parkir, Rabu, (11/09/19)

Tujuannya tak lain guna membahas lebih lanjut pemasangan alat perekaman transaksi pajak online, atau pemasangan alat perekaman transaksi pajak secara online.

Bupati Maros, HM Hatta Rahman mengatakan surat bernomor 005/80/BPKDD ini sebagai tindak lanjut edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bernomkr B/7307.8/KSP.00/10-16/08/2019 tanggal 30 Agustus.

Dimana dalam surat tersebut, Hatta mengajak mereka untuk turut bersama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak Pemerintah Kabupaten Maros.

“Kita ini hanya menindaklanjuti surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bernomor B/7307.8/KSP.00/10-16/08/2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang program pemberantasan korupsi terintegritas pemerintah Kabupaten Maros. Serta untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Humas Sekretariat Daerah, Andi Darmawati Sukiman mengatakan Pemkab Maros melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros, memang telah meluncurkan alat penunjang online sistem pelaporan pajak resto dan rumah makan pada bulan Juli lalu.

Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kebocoran pajak.

Tunggakan BPJS di RSUD Salewangang Maros Capai Rp6 Miliar

Partai Nasdem Pangkep Incar Koalisi PDIP, Ini Tokohnya

Thareq Kemal Habibie: Kondisi Bapak Sudah Stabil

Germo Prostitusi Online Jajakan Penghibur di Bali, PSK dari Luar

Ketua DPC PKB Ayni Zuroh Rela Lepas Ketua DPRD Demi Ini

“Selama ini pengusaha wajib pajak hanya menyetorkan pajaknya tanpa disertai jumlah laporan pemungutan pajak dari pelanggan. Padahal ada sekitar 120 restoran dan rumah makan yang memungut pajak,” jelasnya.

Dia mengatakan sebagai tahap awal alat penunjang online sistem pelaporan pajak ini telah dipasang disekitar 50 restoran.

Dia juga berharap melalui pemasnagan alat ini, PAD Pemerintah Kabupaten Maros dari sektor pajak restoran dan rumah makan dapat meningkat.

“Kita berharap tak ada lagi kebocoran karena alat kontrol ini terintegrasi langsung oleh lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya.

Dia menambahkan Pemerintah Kabupaten Maros sengaja mengumpulkan para pengusaha untuk membahas hal ini. Untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha rumah makan, restoran dan pemilik hotel tentang pengoptimalan penerimaan pendapatan dan pajak daerah.

Apalagi kata dia tidak semua pengusaha resto atau rumah makan yang setuju dipasangi alat kontrol pajak ini direalisasikan Pemerintah Kabupaten Maros. (rin)

Loading...