Revisi UU No.30/2002, Jokowi: Jangan Sampai Perlemah KPK

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– DPR kembali memunculkan mengenai revisi UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menegaskan revisi UU tersebut jangan sampai memperlemah lembaga anti rasuah ini.

Menurut Jokowi, jangan dalam Revisi UU No.30/2002 tersebut malah adanya batasan-batasan yang membuat KPK tidak leluasa dalam kerjanya. Sehingga saat ini‎ dirinya baru menerima daftar inventarisasi masalah (DIM).

‎”Jangan sampai adanya pembatasan-pembatasan yang tidak perlu. Sehingga independesi dari KPK ini jadi terganggu. Intinya ke sana tapi saya akan melihat dulu satu persatu akan kita pelajari,” ujar Jokowi saat ditemui di Kemayoran, Jakarta, Senin (11/9).

Jokowi menambahkan, dirinya telah melibatkan banyak pihak dalam melakukan kajian-kajian terhadap Revisi UU No.30/2002 tersebut. Bahkan Jokowi rutin mendapatkan masukan dari banyak pihak mengenai revisi UU KPK tersebut.

“Kita marathon pendapat dari para pakar dan para kementerian, semuanya secara detail. Sehingga begitu DIM nanti kita lihat, saya sudah punya gambarannya,” katanya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin‎ mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sikapnya tetap konsisten dari awal untuk memperkuat KPK dalam memberantas korupsi. Pemerintah juga menginginkan KPK untuk mengedepankan aspek pencegahan.

“Komitmen presiden itu adalah untuk memperkuat posisi KPK. Itu diharapkan sejak awal oleh presiden dan presiden punya komitmen untuk itu,” ujar Ngabalin.

Mafia Migas, KPK Bidik Pihak-pihak yang Terkait Bambang Irianto

Gisella Anastasia Buka Suara Soal Video Joget dengan Pria

Andi Ilham Zainuddin Incar Calon Wakil Bupati dari PDIP Pangkep

Operasi Patuh Jaya 2019 Tindak 1.151 Pengendara di Maros

Hari Kedua Dilantik Jadi Anggota DPRD Makassar, Tiga dari Golkar dan Dua dari PAN Hadir

Politikus Partai Golkar ini mengatakan‎ Presiden Jokowi belum membaca mengenai polemik revisi UU KPK. Sehingga Presiden Jokowi belum berkomentar. Tetapi Presiden Jokowi fokus terhadap komitmennya memperkuat lembaga antirasuah tersebut.

“DPR telah mengirim surat. Sampai hari ini presiden itu belum tahu apa isinya apa,” katanya.

Sekadar informasi, DPR sudah menyepakati melakukan revisi Revisi UU No.30/2002 tentang KPK sebagai inisiatif para anggota dewan. Revisi ini juga akan dijadwalkan selesai pada akhir September ini. Ada sejumlah pasal yang bakal direvisi, salah satunya mengenai kewenangan KPK melakukan penyadapan. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...