Secuil dari Perbincangan Tentang Habibie

Rabu, 11 September 2019 - 19:12 WIB
BJ Habibie Wafat

* FADLI ANDI NATSIF

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Di ruang studio mini harian Fajar (Sabtu,  10/3/2018) lagi dibincangkan sosok, mantan presiden ketiga Indonesia, BJ Habibie. Mr. Crack dari Parepare, demikian judul besar buku yang dibincangkan. Pemantik bincang A. Makmur Makka, penulis yang meraih penghargaan dari MURI. Pasalnya, tidak gampang seorang penulis buku kurang lebih 60, topiknya hanya seputar kehidupan Habibie.

Sebagai peserta yang diundang berbincang merasa ada hal yang perlu diberi apresiasi. Terutama sikap seorang Habibie ketika diberi kepercayaan melanjutkan tampuk kekuasaan yang ditinggal oleh presiden Soeharto, 21 Mei 1998. Secara konstitusional memang seperti itu. Malah seharusnya Habibie bisa menjalankan roda pemerintahan sampai akhir periode yang ditinggalkan oleh Soeharto. Tetapi di sini Habibie sudah menampakkan kenegarawanannya, hanya ingin mengantar masa transisi menuju demokrasi.

Secuil catatan ini memang hanya ingin menarasikan secara singkat sifat kenegarawanan yang dimiliki oleh pemilik nama lengkap Bacharuddin Jusuf Habibie.

Poin yang saya tafsir sifat kenegarawan itu ketika penulis buku A. Makmur Makka berkisah tentang kebijakan yang diambil oleh Habibie tentang Timor Timur (Timtim). Hal ini diungkapkan menanggapi pertanyaan seorang budayawan Ishak Ngeljaratan. Penulis menjelaskan bahwa Timtim menjadi provinsi ketika itu hanya menjadi beban anggaran negara. Tetapi sekelompok masyarakat di Timtim tetap tidak merasa puas, akhirnya selalu timbul gejolak untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal inilah yang direspon oleh Habibie dan mengambil kebijakan melakukan jajak pendapat dengan dua opsi atau pilihan pro-integrasi dan pro-kemerdakaan. Mungkin banyak orang yang belum memahami kenapa Habibie ketika itu sangat berani mengambil kebijakan tersebut. Saya juga baru mafhum selain karena Timtim hanya menjadi beban anggaran negara juga ternyata Habibie mendapat “bisikan intelejen” bahwa tidak apa-apa melakukan jajak pendapat karena pasti warga Timtim akan banyak memilih pro-integrasi.

Entah firasat dan siapa punya “bisikan lain” ternyata dalam proses menuju jajak pendapat diam-diam Habibie telah mempersiapkan dua konsep pidato. Satu berisi tentang narasi kalau warga yang pro-integrasi meraih suara terbanyak. Kemudian satunya lagi pidato tentang kemenangan pro-kemerdekaan. Antisipasi inilah yang menurut saya sebagai justifikasi bahwa sosok Habibie betul-betul dapat dikategorikan sebagai negarawan. Bukan naluri seorang penguasa yang dapat mengambil segala cara untuk mewujudkan ambisi dan pencitraan dirinya. Padahal bisa saja beliau melakukan suatu cara mengerahkan kekuatan milliter untuk memastikan informasi bahwa suara pro-integrasi akan memenangkan jajak pendapat. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan. Malah ibarat ‘nothing to lose’ dan berbesar hati sehingga mempersiapkan dua konsep pidato.

***

Sifat kenegarawanan dan demokratis Habibie selain yang muncul dalam bincang tersebut, ada juga beberapa catatan saya tentang Habibie ketika menduduki kursi presiden dalam masa transisi 1998 – 1999. Sejarah juga mencatat dalam masa kepresidenan Habibie terjadi perubahan undang-undang (UU) terkait kebebasan pers. Lahirnya UU Pers No. 40 Tahun 1999 yang substansinya meminjam istilah Philippe Nonet dan Philip Selznick sebagai hukum yang responsif. Hukum yang merespon perkembangan keinginan masyarakat di era reformasi. Era yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan demokratis. Oleh karena dalam UU Pers tidak lagi mengatur persoalan perizinan (SIUPP) dan menghapus kebijakan breidel dan sensor.

Hal lain narasi historis yang dapat dikatakan fenomenal keluar dari pakem politik konvensional. Kalau seorang politikus selalu berupaya untuk meraih kekuasaan meskipun nilai-nilai moral terkadang dinafikan. Seorang Habibie lain lagi, ketika dalam masa transisi laporan pertanggungjawabannya sebagai presiden (1998 – 1999) di Sidang Umum MPR ditolak Ia tetap merasa legowo. Kemudian menganggap dirinya tidak pantas lagi untuk ikut kontestasi pada pemilu berikutnya yang akan dilakukan secara demokratis. Meskipun “godaan” dari Golkar sebagai partai yang terbilang masih memiliki kekuasaan ketika itu tetap mengharapkan Ia maju sebagai calon presiden. Secara logis dan santun beralasan bahwa bagaimana mungkin Ia menerima ajakan itu sedangkan Golkar sendiri tidak mampu mem-back up laporan pertanggungjawabannya di sidang umum tersebut.

Lagi-lagi inilah yang membedakan politikus jaman now yang tetap percaya diri maju dalam kontestasi politik meskipun sudah jadi tersangka kasus tindak pidana korupsi. Kajian terhadap sikap politik Habibie seperti ini menurut pendakuan Fachry Ali dalam bukunya Esai Politik tentang Habibie (2013), dikatakan Habibie memiliki keunikan basis politik dibanding dengan para pemimpin politik lainnya. Sehingga Fachry Ali berani membuat proposisi bahwa Habibie sesungguhnya telah melakukan sebuah political breakthrough (terobosan politik) dalam sejarah kepemimpinan politik nasional.(*)

 

*Tulisan ini sudah dimuat di Harian FAJAR. Dan diterbitkan kembali untuk mengenang presiden ketiga Indonesia, BJ Habibie.

Loading...