Sejumlah Lembaga Tolak Pengesahan RKUHP, Begini Alasannya

Rabu, 11 September 2019 - 18:02 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sejumlah kalangan meminta Rancangan Kitab Undang-undang  Hukum Pidana (RKUHP) ditunda. Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, menemukan ada kejanggalan yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

Terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kesehatan dan kesetaraan gender. Ada pun pasal yang dimaksud yaitu pasal kriminalisasi setiap bentuk persetubuhan di luar ikatan suami istri, dan Pasal kriminalisasi terhadap perempuan yang melakukan penguguran kandungan. Selain itu, ada pasal kriminalisasi edukasi dan promosi alat pencegah kehamilan atau alat kontrasepsi.

Program Manager Yayasan Bakti, Lucia Palulungan mengatakan, sebaiknya jika ingin mengatur RKUHP dan mengesahkan, bagus jika fokus kepada pertimbangannya dan rancangan yang matang. Misal, pada pasal kriminalisasi setiap bentuk persetubuhan di luar ikatan suami istri. Pasal tersebut sangatlah multitafsir.

Kata Lusi, bukan saja menyasar pasangan yang bukan suami istri dan kelompok rentan tertentu, namun juga berpotensi terjadi pemaksaan perkawinan, karena aduannya meluas pada orangtua dan anak.

Selain itu pasal zina dan hidup bersama, berpotensi mempidana orang-orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke negara karena alasan ekonomi, perbedaan keyakinan dan bahkan penerapan adat budaya setempat. Melalui pasal ini, negara secara langsung dan sewenang-wenang mencampuri urusan privat dan sosial individu yang tinggal di Indonesia.

“Ini tidak hanya akan melanggar hak privasi warga negara namun juga akan memperlebar ruang-ruang masyarakat luas untuk melakukan main hakim sendiri,”tuturnya.

Tak hanya itu, adapula Pasal kriminalisasi kepada orang yang bekerja di jalan dan anak terlantar. Pasal yang berpotensi meningkatnya perda dan sikap diskriminatif dalam pasal hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law). Serta Pasal dengan pidana retributif yang tidak efektif untuk pengguna narkotika.

Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI), Andi Iskandar mengatakan, akan kontradiksi dengan asas legalitas, pidana retributif untuk pengguna narkotika tidak efektif. UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan secara tegas bahwa tujuan dari kebijakan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi.

Kata dia, pasal-pasal karet yang tercantum dalam RKUHP, justru mengkriminalisasi pecandu yang seharusnya diselamatkan. Di sini kebijakan di RKUHP menghilangkan pengutamaan rehabilitasi. Lapas narkotika menjadi tempat mengatur peredaran narkotika, tempat merekrut anak untuk menjadi pengedar.

“Maka dari itu, RKUHP juga malah menghilangkan fungsi administrasi dari UU Narkotika No 38, yaitu rehabilitasi karena pendekatan narkotika. Itu seharusnya kesehatan bukan pemidanaan,” tuturnya.

Atas dasar paparan tersebut, Koalisi Makasar Tunda RKUHP mendesak agar Pemerintah dan DPR mempertimbangkan ulang rencana pengesahan RKUHP yang secara nyata berpotensi menimbulkan banyak masalah kesehatan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, melakukan pembahasan revisi KUHP secara parsial terhadap ketentuan-ketentuan yang dianggap prioritas dengan melibatkan ahli-ahli pada seluruh bidang terkait. Termasuk ahli kesehatan dan mengadopsi pendekatan kebijakan berbasis bukti. (wis)

Loading...