Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono Ajak Kepung Istana

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengajak seluruh elemen masyarakat, mengepung gedung DPR dan Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait revisi UU KPK.

Ajakan itu disampaikannya jika dewan dan pemerintah kukuh ingin merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tersebut.

Arief mengatakan, rakyat harus menolak secara total rencana DPR dan dan pemerintah mengubah UU tentang lembaga antirasuah, agar tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi. Bila perlu, kantor-kantor partai politik pendukung revisi juga harus dikepung.

“Seluruh asyarakat dari berbagai kalangan baik buruh, tani, nelayan, tukang ojek online, rohaniawan dan para santri. Mari kita kepung DPR dan Istana untuk menolak revisi UU KPK,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono di Jakarta.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini menilai, UU KPK yang ada saat ini sudah cukup bagi lembaga yang kini dipimpin Agus Raharjo dkk untuk membabat habis pelaku kejahatan korupsi yang selama ini menggerogoti uang negara.

Menurut Arief, rakyat seharusnya bisa menikmati kesejahteraan jika APBN yang jumlahnya Rp 2.500 triliun tidak bocor.

Bripka Mulyadi Wahid Dapat Anugrah Pendidikan Indonesia

Pemerintah Kabupaten Maros Serius Terapkan Pajak Online

Tunggakan BPJS di RSUD Salewangang Maros Capai Rp6 Miliar

Partai Nasdem Pangkep Incar Koalisi PDIP, Ini Tokohnya

Thareq Kemal Habibie: Kondisi Bapak Sudah Stabil

Defisit BPJS Kesehatan juga semestinya tidak terjadi. Untuk itu, perubahan UU KPK harus dicegah agar keuangan negara tidak semakin besar kebocorannya.

“Jika revisi ini untuk melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi, maka akan berdampak pada tumbuhnya virus korupsi menjadi monster korup di Indonesia Ini berbahaya. Bisa-bisa APBN akan bocor hingga 50 persen karena dikorupsi para oknum anggota legislatif dan eksekutif,” tutur Wakil Ketua Umum Gerindra Arief.

Dia menambahkan, seluruh elemen masyarakat harus memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan revisi UU KPK.

Sebab, merevisi UU tersebut sama saja menggagalkan upaya Jokowi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Revisi UU KPK adalah bentuk konspirasi jahat para perampok uang negara yang bercokol di pemerintahan dan legislatif,” tandas Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...