Dana Transfer Daerah Dipotong 1 Persen Tutupi Defisit BPJS

Kamis, 12 September 2019 - 10:39 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Untuk menambal defisit BPJS Kesehatan, DPR mengusulkan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memotong dana transfer daerah sebesar 1 persen. Dari potongan itu untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.

Usulan pemangkasan dana transfer daerah itu dibahas dalam rapat kerja dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astero Primanto Bhakti. “Bisa tidak kah agar daerah ikut punya tanggung jawab terhadap kesehatan, ini bisa tidak dana transfer daerah dipotong 1 persen untuk BPJS Kesehatan,” kata Wakil Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, di Gedung DPR RI, Rabu (11/9).

Dalam RAPBN 2020, dana transfer daerah sebesar Rp786,8 triliun. Dia mencontohkan, bila dana transfer daerah sebesar Rp600 triliun, maka 1 persen dari Rp600 triliun, yakni mencapai Rp6 triliun. Menurut dia, bisa meringankan defisit BPJS Kesehatan. “Kalau 1 persen saja dari Rp600 triliun katakanlah keseluruhan transfer ke daerah, itu kan ada Rp 6 triliun,” ujar dia.

Dengan memotong dana transfer daerah, dia meyakini defisit BPJS Kesehatan tidak akan terjadi lagi. “Sehingga daerah punya sumbangsih. Jangan kemudian setiap BPJS Kesehatan tekor itu langsung minta ke pemerintah pusat dan itu mengganggu anggaran kita,” ucap dia.

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan tidak sependapat dengan usulan DPR, sebab dalam pembahasan terakhir antara pemerintah dan DPR dalam RAPBN, terjadi peningkatan pendapatan negara sebesar Rp11,6 triliun, dan dialokasikan pada belanja negara sebesar Rp11,6 triliun. Kemudian, terjadi pengurangan subsidi sebesar Rp12,1 triliun.

“Artinya, belanja pemerintah terdapat potensi kenaikan sebesar Rp23,7 trilyun. Artinya, apabila belanja subsidi yang dikurangi sebesar Rp12,1 triliun tidak digunakan sebagai tambahan belanja negara, maka sebenarnya hal tersebut dapat mengurangi defisit RAPBN 2020 yang sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), termasuk pula mengurangi defisit BPJS Kesehatan.

Kalau pemerintah konsisten ya menggunakan efisiensi dana pengurangan subsidi BBM saja dari pada mengurangi transfer ke daerah dan dana desa,” kata Tauhid kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (11/9).

Senada dengan Indef, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah mengatakan, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk tidak terjadi defisit BPJS Kesehatan. Karena bila melakukan pemotongan dana transfer daerah hanya akan membuat gaduh.

“Sebenarnya APBN kita banyak yang tidak efektif, anggaran yang overlapping antar kementerian. Ini bisa diefisienkan. Efisiensi APB ini bisa menghasilkan penghematan yANg cukup besar. Lebih dari cukup untuk menutup defisit BPJS Kesehatan,” tukas dia.

Jual Beli Jabatan, Peran Lukman Hakim Saifuddin Diburu KPK

BJ Habibie Presiden RI Pertama yang Dimakamkan di Kalibata

Syahrini: Semoga Allah Pertemukan dengan Almarhumah Ibu Ainun

Pemakaman BJ Habibie di TMP Kalibata, Ini Jadwal Lengkapnya

Asisten Pribadi Mempora Miftahul Ulum Ditahan KPK

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun 2020 akan menyehatkan keuangan BPJS Kesehatan. Bila selama ini defisit, maka kondisi keuangan BPJS Kesehatan menjadi surplus sebesar Rp17,2 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut defisit Rp32,8 triliun pada tahun ini. Namun defsit bisa ditekan hingga menjadi Rp14 triliun jika iuran peserta PBI naik mulai Agustus 2019.

Nah surplus itu bisa menutup defisit pada 2019. Pada tahun ini prediksi defisitnya Rp14 triliun. Sudah ditutup pun masih surplus, ucap Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (27/8).

Menteri Sri Mulyani mengusulkan kenaikan kelas mandiri I sebesar 100 persen, dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per bulan. Untuk kelas mandiri II dari Rp51 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu. Sementara kelas mandiri III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan. (fin)

Loading...