Penasihat KPK Tsani Annafari Beber 3 Dugaan Pelanggaran Firli

Kamis, 12 September 2019 - 08:42 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penasihat KPK Tsani Annafari membeberkan kronologi pemeriksaan dugaan pelanggaran etik eks Deputi Bidang Penindakan KPK Firli Bahuri. Tsani menyebut, dugaan tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat pada 18 September 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan Internal (PI), KPK menyebut terdapat tiga dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli selama bertugas di lembaga antirasuah.

Atas pengaduan tersebut, Direktorat PI KPK menggelar pemeriksaan sejak 21 September hingga 31 Desember 2018. Hasil pmeriksaan ditemukan adanya sejumlah pertemuan antara Firli Bahuri dengan pihak-pihak berperkara di KPK.

“Dua kali pertemuan dengan Gubernur NTB (Nusa Tenggara Barat) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi,” kata Penasihat KPK Tsani Annafari.

Pada 2 Mei 2018, KPK melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT NNT tahun 2009-2016. TGB merupakan salah satu pihak yang diperiksa KPK sebagai saksi penyelidikan tersebut.

Penasihat KPK Tsani Annafari menyebut pada 12 Mei 2018, Firli Bahuri hadir dalam acara Harlah GP Ansor ke-84 dan launching penanaman jagung 100 ribu hektare di Bonder, Lombok Tengah, NTB.

Penasihat KPK Tsani Annafari mengatakan, Firli berangkat ke lokasi menggunakan uang pribadi dan tidak membawa surat tugas. Dalam pertemuan ini pula, Firli terlihat bicara dengan TGB. Dalam acara tersebut, sambungnya, TGB dengan Firli duduk pada barisan depan dan berbincang cukup akrab.

“Kemudian Firli memberikan pidato sebagai penutup acara, di mana panitia menyebutkan sebagai Deputi Penindakan KPK,” tutur Penasihat KPK Tsani Annafari .

Pertemuan selanjutnya dilakukan keesokan harinya pada 13 Mei 2018, dalam acara farewell and welcome game tennis Danrem 162/WB di Lapangan Tenis Wira Bhakti. Dalam pertemuan, Firli duduk berdampingan dan berbicara dengan TGB.

Acara bermain tenis tersebut, merupakan perpisahan dengan Korem setempat. “Kegiatan ini berbeda dengan serah terima jabatan yang dilakukan sebelumnya pada bulan April 2018 di mana pimpinan diminta izin saat itu,” terang Penasihat KPK Tsani Annafari.

Dari hasil pemeriksaan Direktorat PI, Firli menjelaskan pertemuan tersebut tidak direncanakan. Dalam foto yang dikantongi Direktorat PI, tampak keakraban antara TGB dengan Firli. Terlihat Firli menggendong anak dari TGB. Dalam video juga tidak terlihat upaya Firli untuk menghindar dari situasi pertemuan yang terjadi.

Menantu Bupati Pangkep Arsyad Yunus Ikut Bersaing di PDIP

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Diminta Awasi Benny Wenda

Jimly Asshiddiqie: BJ Habibie Menjelma Jadi Tokoh Muslim Dunia

Gagas Gula Semut Aren, Nilawati Jadi Calon Pemuda Pelopor

Dugaan pelanggaran etik selanjutnya yakni pertemuan dengan Pejabat BPK Bahrullah Akbar. Penasihat KPK Tsani Annafari memaparkan, Bahrullah merupakan saksi tersangka suap dana perimbangan daerah Yaya Purnomo. Bahrullah pada 8 Agustus 2018 dipanggil penyidik untuk diperiksa. Namun lantaran tidak dapat hadir, maka pemeriksaan dijadwalkan ulang.

Penasihat KPK Tsani Annafari menyatakan, saat penjadwalan pemeriksaan selanjutnya, Firli ditelepon oleh seseorang berinisial NW yang menginformasikan Bahrullah akan ke KPK. Firli pun, didampingi Kabag Pengamanan, menjemput langsung Bahrullah di lobi kantor KPK.

Keduanya kemudian menuju ruangan Firli menggunakan lift khusus. “Setelah itu memanggil penyidik yang terkait kasus yang diduga melibatkan Bahrullah Akbar,” tutur Tsani.

Penasihat KPK Tsani Annafari mengungkap, pertemuan Firli dan Bahrullah di ruangan tersebut sedikitnya selama 30 menit berdasarkan video. Setelahnya, Bahrullah baru diantarkan oleh penyidik ke lantai dua Kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Dugaan pelanggaran etik terakhir yang dilakukan Firli, kata Penasihat KPK Tsani Annafari, yaitu pertemuan dengan seorang pimpinan parpol. Pertemuan tersebut dilakukan di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018 malam.

Berdasarkan sejumlah temuan tersebut, pada 23 Januari 2019, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) Herry Muryanto menyampaikan laporan ke pimpinan KPK. Pimpinan lalu meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK pada 7 Mei 2019.

Rapat DPP KPK terkait dugaan pelanggaran etik Firli pun diselenggarakan pada 17 Mei 2019. Saat itu, kata Penasihat KPK Tsani Annafari, Deputi Bidang PIPM KPK memaparkan laporan hasil pemeriksaan pada DPP.

Namun, pada 11 Juni 2019, Polri mengirimkan surat penarikan Firli ke Mabes Polri. Tsani menjelaskan, dalam surat tersebut dijelaskan Firli dibutuhkan dan akan mendapat penugasan baru di lingkungan Polri.

“Dikarenakan ada kebutuhan penugasan dan dalam rangka menjaga hubungan baik antar institusi Polri dan KPK, maka dilakukan koordinasi lebih lanjut pada 19 Juni 2019,” papar Penasihat KPK Tsani Annafari.

Wali Kota Parepare Taufan Pawe Ungkap Tantangan BJ Habibie

Arab Saudi Resmi Hapus Biaya Visa Progresif Umrah

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo: Beristirahatlah dalam Damai

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah: BJ Habibie Pantas Dapat Nobel

Muhammad Romahurmuziy Minta Pindah dari Rutan KPK

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, pertemuan-pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas Firli Bahuri sebagai Deputi Bidang Penindakan. Ia mengatakan, Firli juga tidak pernah meminta izin untuk bertemu dengan pihak-pihak berperkara di KPK mau pun yang memiliki risiko independensi.

Bahkan, diakui Saut, Firli tidak pernah melapokan seluruh pertemuan-pertemuan tersebut kepada pimpinan KPK.

“Dalam proses pemeriksaan, KPK telah memeriksa FB (Firli Bahuri), saksi-saksi, pihak terkait, serta ahli hukum dan etik untuk membuktikan terjadinya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan FB,” kata Saut.

Saut menambahkan, bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan antara lain meliputi keterangan saksi dan ahli, rekaman CCTV, video, serta dokumen-dokumen terkait penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK.

“KPK telah mengundang ahli untuk memberikan pendapat. Selain itu dari pendapat ahli hukum dan etik yang dimintakan KPK pertemuan tersebut termasuk pertemuan yang dilarang bagi pegawai KPK,” tegas Saut.

Seperti diketahui, KPK merilis proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan eks Deputi Bidang Penindakan Firli Bahuri. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Pengawasan Internal (PI) KPK yakni terdapat dugaan pelanggaran berat. (fin)

Loading...