Dewan Tolak Anggaran RS Kanker, Butuh Minimal Rp500 M

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Perubahan status Rumah Sakit Khusus (RSK) Dadi menjadi RS Kanker tak dapat terealisasi dalam waktu dekat. DPRD Sulsel menolak usulan anggarannya.

Alasan dewan, anggarannya tak pernah dibahas sebelumnya. Sementara Pemprov Sulsel mengusulkan anggaran pengembangan pada pembahasan Perubahan APBD 2019.

Direktur RS Dadi, dr Arman Bausat mendapat cecaran pertanyaan soal rencana membangun RS Kanker pada rapat anggaran di DPRD Sulsel, Kamis, 12 September. Dia mengusulkan perencanaan anggaran sebesar Rp3,8 miliar.

Anggaran tersebut untuk pengembangan RSK Dadi menjadi RS Kanker. Arman mengaku akan mengikuti rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel.

RS Kanker ini sudah diwacanakan sejak 2018. RS Dadi memang sudah diancang-ancang menjadi RS Kanker. Hanya saja nomenklatur belum berubah.

“Makanya kami anggarkan. Nama programnya pengembangan RS Dadi. Anggarannya sebesar Rp3,8 miliar. Ya, kita ikut saja karena nanti katanya bermasalah,” bebernya.

Studi kelayakan RS Kanker sudah dilakukan Februari lalu. RS Dadi memang sangat potensial dikembangkan menjadi RS Kanker. Ada 23 juta jiwa penduduk di kawasan timur Indonesia. Sementara RS Kanker hanya ada di Jakarta.

“(RS Kanker) hanya ada RS Dharmais dan RS Siloam. Pasar ini yang akan kita ambil. Tidak semua ke Jakarta,” tuturnya.

Anggaran awal yang diusulkan sebenarnya untuk persiapan RS Kanker. Apalagi bila layanan kejiwaan dipindahkan ke RS Sayang Rakyat, tenaga nonjiwa tetap ada di RS Dadi.

Kemudian tenaga nonjiwa dari RS Sayang Rakyat tentu mesti ditampung juga.

“Pembangunan fisik RS Kanker itu butuh minimal Rp200 miliar untuk kapasitas 200 tempat tidur tipe B. Alat kesehatannya butuh Rp300 miliar. Jadi besar memang anggarannya, minimal Rp500 miliar,” tukasnya.

Anggota Pokja Kesra Banggar DPRD Sulsel, Wawan Mattaliu menegaskan, dewan menolak anggaran pengembangan RS Dadi. Wawan menegaskan, usulan itu tidak ada dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA-PPAS) 2019. Namun tiba-tiba muncul di program yang diajukan.

Wakil Ketua Banggar ini menyebut, meskipun program prioritas gubernur, pengusulan anggaran ada prosesnya. Tentu akan bermasalah bila tiba-tiba masuk tidak melalui mekanisme. Apalagi pembahasan sudah hampir final.

“Kita juga paham itu sudah diwacanakan sejak lama. Tetapi teman OPD juga mesti paham ada mekanisme penganggaran program,” tukasnya. (fik/yus)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...