Firli Bahuri Bakal Andalkan Penyitaan Barang Hasil Korupsi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Irjen Firli Bahuri, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 terpilih memiliki banyak pandangan terhadap operasi tangkap tangan (OTT).

Pada saat fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR dia mengungkapkan pandangan soal OTT. “Jadi kita tahu banyak yang ditahan karena OTT. Jadi mohon maaf ini banyak sekali OTT. Ini buat saya sedih melihatnya. Berarti harus ada yang kita kerjakan ke depannya,” ujar Firli Bahuri di Komisi III DPR, Kamis (12/9) malam.

Menurut Firli Bahuri, jika KPK ingin fokus kepada terhadap penindakan, seharusnya lembaga antirasuah itu bisa mengembalikan kerugian negara. Caranya dengan melakukan penyitaan terhadap barang-barang hasil korupsi. “Paling penting adalah bagaimana kita bisa mengurangi kerugian negara,” tegasnya.

Dalam pandangan Firli Bahuri, pengembalian kerugian negara menjadi faktor penting. Untuk itu mantan direktur penindakan KPK itu ingin membenahi lembaga antirasuah tersebut. Bagi dia tujuan pemberantasan korupsi salah satu poin utamannya bukanlah melakukan penghukuman terhadap orang yang berbuat salah.

“Karena sesungguhnya tujuan penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum seseorang, memasukan ke penjara,” ungkap Firli Bahuri.

Iis Dahlia Kenang Hal yang Tak Terlupakan dari B.J.Habibie

Sukriansyah S Latief Susul Deng Ical Kembalikan Formulir di PDIP

Ketua KPK 2019-2023 Firli Bahuri Paling Kaya, Ini Rinciannya

Masinton Pasaribu Sebut Ada Kekacauan Kepemimpinan di KPK

PPPK Dinilai Tidak Pantas untuk Honorer K2

Pemikiran Firli Bahuri ini sejalan dengan pandangan anggota Komisi III DPR Arsul Sani. Menurut dia, pemberantasan korupsi tidak hanya dengan fokus kepada penindakan, dengan melakukan OTT. Sebab, kenyataannya banyak OTT tidak menimbulkan efek jera.

“KPK selama ini dengan segala bentuknya ternyata tidak menimbulkan efek jera. Bahkan banyak penindakan tidak membuat indeks persepsi korupsi menjadi lebih baik,” kata Arsul.

Oleh sebab itu, Sekjen PPP itu menilai dalam pemberantasan korupsi, operasi senyap lembaga antirasuah ini ‎tidak bisa diandalkan dalam kerja-kerja KPK ke depannya. “Apalagi hanya menyangkut suap yang tidak besar. Padahal ada kasus-kasus korupsi besar seperti mafia pangan, mafia pajak dan lain tidak tersentuh,” pungkas Arsul. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar