Indonesia Corruption Watch: Jokowi Harus Tanggung Jawab

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Komisi III DPR RI memilih calon Pimpinan KPK yang sesuai dengan selera politik mereka, meskipun hal itu harus dengan mengabaikan berbagai catatan negatif terkait dengan calon Pimpinan KPK tertentu.

Diketahui, Komisi III DPR RI telah menetapkan lima orang pimpinan KPK untuk periode 2019-2023. Mereka di antaranya Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dengan Wakilnya yakni Alexander Marwata, Lili Pantauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pamolango.

Hal ini pun sejalan dengan adanya revisi UU 30/2002 tentang KPK hingga rencana pengesahan RKUHP yang sedang digodok DPR RI dan direstui Presiden Joko Widodo (Jokowi). ICW mengajak masyarakat melek melihat fenomena ini.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana mengatakan, seluruh capim KPK diminta untuk menandatangani kontrak politik saat fit and proper test di Komisi III DPR yang berkaitan dengan persetujuan revisi UU KPK. Bahkan, pimpinan KPK yang dipilih DPR juga disebut memiliki rekam jejak buruk terkait pelanggaran kode etik berat.

Selain itu, masih terdapat Pimpinan KPK terpilih yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN di KPK. Padahal ini merupakan mandat langsung dari UU No 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK No 07 Tahun 2016. Akan tetapi persoalan ini terlewat begitu saja pada setiap tahapan seleksi.

“Sedari awal berbagai elemen masyarakat, organisasi, serta tokoh sudah mengungkapkan bahwa ada persoalan serius pada seleksi Pimpinan KPK kali ini. Akan tetapi masukan tersebut juga tidak diakomodir, baik oleh Pansel, Presiden, maupun DPR,” sesal peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia dalam keterangannya, Jumat (13/9).

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...