Indonesia Corruption Watch: Jokowi Harus Tanggung Jawab

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Komisi III DPR RI memilih calon Pimpinan KPK yang sesuai dengan selera politik mereka, meskipun hal itu harus dengan mengabaikan berbagai catatan negatif terkait dengan calon Pimpinan KPK tertentu.

Diketahui, Komisi III DPR RI telah menetapkan lima orang pimpinan KPK untuk periode 2019-2023. Mereka di antaranya Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dengan Wakilnya yakni Alexander Marwata, Lili Pantauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pamolango.

Hal ini pun sejalan dengan adanya revisi UU 30/2002 tentang KPK hingga rencana pengesahan RKUHP yang sedang digodok DPR RI dan direstui Presiden Joko Widodo (Jokowi). ICW mengajak masyarakat melek melihat fenomena ini.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana mengatakan, seluruh capim KPK diminta untuk menandatangani kontrak politik saat fit and proper test di Komisi III DPR yang berkaitan dengan persetujuan revisi UU KPK. Bahkan, pimpinan KPK yang dipilih DPR juga disebut memiliki rekam jejak buruk terkait pelanggaran kode etik berat.

Selain itu, masih terdapat Pimpinan KPK terpilih yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN di KPK. Padahal ini merupakan mandat langsung dari UU No 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK No 07 Tahun 2016. Akan tetapi persoalan ini terlewat begitu saja pada setiap tahapan seleksi.

“Sedari awal berbagai elemen masyarakat, organisasi, serta tokoh sudah mengungkapkan bahwa ada persoalan serius pada seleksi Pimpinan KPK kali ini. Akan tetapi masukan tersebut juga tidak diakomodir, baik oleh Pansel, Presiden, maupun DPR,” sesal peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia dalam keterangannya, Jumat (13/9).

Sebagai anak kandung reformasi yang dilahirkan antara lain oleh TAP MPR XI/ 1998, pelemahan terhadap KPK adalah pengkhianatan terhadap mandat reformasi dan mimpi bangsa soal demokrasi yang sehat.

Oleh karena itu, berkaca pada hasil seleksi Capim KPK dan rencana revisi UU KPK dan rencana pengesahan RKUHP yang terus dikebut oleh DPR dan Pemerintah, Indonesia Corruption Watch mendorong agar seluruh komponen masyarakat, akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil untuk makin memperkuat kerja sama dan sinergi untuk terus mendesak pemerintah agar agenda pemberantasan korupsi tidak dikooptasi oleh kepentingan politik kelompok dan golongan.

“Mendorong agar seluruh komponen masyarakat, akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil untuk kian memperkuat pengawasan terhadap KPK agar tetap berjalan sesuai dengan harapan publik,” tegasnya.

Indonesia Corruption Watch  pun mengharapkan agar para pegawai KPK dan seluruh jajarannya membangun soliditas untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan kapasitas organisasi, agar Pimpinan KPK terpilih tidak mudah melakukan kesewenang-wenangan.

Jenderal Tito Karnavian Lantik Kapolda Sulsel, Ini Pesannya

Keppres 17 Tahun 2019 Istimewakan Dokter, Honorer K2 Iri?

Sri Rahmi Sebut Berkat NU Dia 4 Kali Terpilih Jadi Legislator

Raline Shah Bisnis Kopi Berkat Hobinya Seruput Kopi

Loyalis None Dampingi Onasis ke PDIP Makassar

“Mendesak Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab dan menepati janji politiknya untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi,” tukasnya.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III Herman Hery menegaskan, pihaknya telah memenuhi komitmen agar pemilihan proses pimpinan KPK periode 2019-2023 dilakukan secara profesional, terbuka, disaksikan semua pihak dan serta sesuai aturan. Hal ini diharapkan untuk tidak ada lagi kekhawatiran dalam proses pemilihan pimpinan KPK.

“Kami harap kecurigaan, perbedan, dan pro kontra selesai,” ujar Herman Hery di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9) dini hari.

Herman menilai, seluruh anggota Komisi III memiliki hak untuk menentukan lima pimpinan KPK jilid V. Karena demokrasi melindungi hak itu.

“Kalau sesuai yang disampaikan di fit and proper test ya dipilih,” jelasnya. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar