Masinton Pasaribu Sebut Ada Kekacauan Kepemimpinan di KPK

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menilai ada kekacauan mekanisme kepemimpinan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini tergambar dari aksi-aksi Wadah Pegawai (WP) KPK, sehingga terjadi disharmoni antarpimpinan.

Masinton Pasaribu mengatakan, pernyataan calon pimpinan (Capim) KPK petahana Alexander Marwata saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III, mengonfirmasi bahwa konferensi pers oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang terkait tuduhan pelanggaran etik berat Firli Bahuri saat menjabat deputi penindakan di lembaga antirasuah, dilakukan tanpa sepengetahuannya.

Pernyataan Alexander bahkan langsung direspons Ketua KPK Agus Raharjo, yang menyatakan keputusan konferensi pers oleh Saut terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli, atas persetujuan mayoritas pimpinan.

“Beliau (Alexander) menyatakan tiga pimpinan tidak mengetahui dan belum pernah ada proses putusan secara kelembagaan. Itu menampakkan lembaga itu secara eksklusif dimonopoli sama kepentingan yang namanya Wadah Politik KPK,” kata Masinton Pasaribu memelesetkan WP KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Vokalis Noah Ariel Bilang Ini dengar B.J.Habibie Meninggal

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tangkap Kapal Malaysia

Pendam Diponegoro Pertahankan Juara I Lomba Karya Jurnalistik TMMD

Tim Audit BPK Periksa Tata Kelola Aset Unhas PTN Badan Hukum

Syamsu Rizal MI Calon Pertama Kembalikan Formulir ke PDIP

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, tekanan yang dilakukan oleh WP KPK terhadap mekanisme kerja pimpinan sudah keterlaluan. Termasuk mempengaruhi keputusan konferensi pers pelanggaran etik Firli. Sehingga, WP KPK lebih tepat disebut ‘wadah politik’.

“Kalau kemarin wadah pegawai namanya, sekarang wadah politik. Ini yang menjadi kelompok penekan, menekan pimpinan, menekan publik, melakukan pressure terhadap DPR,” tegas Masinton Pasaribu, mantan aktivis 98 ini.

Untuk itu, Masinton Pasaribu meminta supaya WP KPK ke depan diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga mereka tidak bisa bermanuver didasarkan kepentingan politik.

“WP harus diisi oleh ASN agar tidak berpolitik, sehingga KPK tidak sakit-sakitan lagi. Kalau sekarang kan tubuhnya sakit, enggak sehat karena banyak friksinya,” tandas pengusul revisi UU KPK ini. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar