Tim Audit BPK Periksa Tata Kelola Aset Unhas PTN Badan Hukum

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Universitas Hasanuddin dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan atas penetapan kekayaan awal, pengelolaan keuangan maupun aset Unhas tahun 2018 sampai dengan Semester 1 tahun 2019. Penerimaan secara resmi tim audit berlangsung pada pukul 09.30 Wita di Ruang Senat Akademik Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Kamis (12/09).

Tim Pemeriksa BPK RI yang berkunjung ke Unhas berjumlah 10 orang, terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim, Ketua Sub Tim, dan Anggota. Bertindak sebagai Ketua Tim adalah auditor BPK, Susi Pendawati, SE, M.Si.Ak. Sementara pengendali teknis adalah Hatmatri Dewi Febriani.

Tim BPK RI disambut langsung oleh Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur, Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, bersama dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Dr. drg. Arsunan Arsin, M.Kes., serta Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Turut hadir pula, Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) Unhas, Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH.

Dalam kunjungan tersebut, Prof Sumbangan (mewakili Rektor Unhas) memaparkan gambaran umum tata kelola manajemen oleh Unhas. Beliau juga menyampaikan penjelasan terkait kegiatan-kegiatan utama yang sedang berlangsung maupun yang telah dilakukan pada tahun 2018 dan Semester 1 tahun 2019.

Sementara itu, dalam presentasinya Ketua Tim Audit BPK RI menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka ke Unhas, lingkup, jangka waktu, serta proses pelaporan yang akan dilakukan oleh tim.

“Pertemuan hari ini merupakan entry meeting atau pertemuan awal. Kami ingin menjelaskan kepada seluruh unsur pimpinan Unhas proses pemeriksaan yang akan kami lakukan, data dan dokumen apa saja yang dibutuhkan, dan hal teknis lainnya,” kata Hatmatri Dewi Febriani.

Unhas merupakan PTN Badan Hukum, sehingga memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan PTN Satuan Kerja dan PTN Badan Layanan Umum. Dengan demikian, terdapat standar pemeriksaan yang relatif berbeda dibandingkan perguruan tinggi negeri dengan status berbeda.

Tujuan pemeriksaan yang akan dilakukan tim adalah pertama, mengetahui apakah kekayaan awal Unhas sebagai PTN Badan Hukum per 1 Januari 2017 telah ditetapkan secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, tim juga akan menilai apakah keuangan PTN Badan Hukum tahun 2018 dan semester I Tahun 2019 telah dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemeriksaan juga akan menilai apakah aset Unhas sebagai PTN Badan Hukum tahun 2018 dan semester I tahun 2019 ini telah dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jadi, alat ukur yang utama itu adalah apakah tata kelola aset dan keuangan Unhas sebagai PTN Badan Hukum itu telah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” jelas Susi.

Tim Audit BPK RI akan berada di Unhas selama kurang lebih 38 hari. Selama masa audit, tim akan melakukan beberapa agenda kegiatan, salah satunya adalah mendengarkan tata kelola dari masing-masing unit kerja dan fakultas yang diwakili oleh pimpinan bersangkutan.

Acara penerimaan yang dihadiri oleh kurang lebih 80 peserta yang berasal dari lingkup unit kerja Unhas, dekan dan wakil dekan fakultas ini berakhir pada pukul 11.30 WITA.(*)

Ishaq Rahman, (Kasubdit Humas dan Informasi Publik
Direktorat Komunikasi Unhas)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...