Honorer K2, Menebar Harapan Jelang Pesta Rebutan Kekuasaan, Lantas Ditinggalkan

FAJAR.CO.ID - Banyak kelompok politik menebar harapan kepada para honorer K2 saat ada gelaran rebutan kursi kekuasaan yang butuh suara rakyat. Baik saat pilkada maupun pilpres. Usai hajatan politik, honorer K2 seperti ditinggalkan. Mereka berjuang sendirian.

Secara politik, jumlah honorer K2 yang mencapai 439 ribu, tidak boleh diremehkan. Pasalnya, suara harus diakumulasikan dengan sanak keluarganya. Belum lagi honorer non-kategori yang jumlahnya jutaan orang.

Wajar, bila jelang Pilpres 2019, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan terburu-buru, seakan mengejar sesuatu.

Pertama, dikeluarkannya PP Manajamen PPPK pada Desember 2018. Baru berjalan sebulan dan belum disosialisasikan, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan kedua, yaitu membuka rekrutmen PPPK tahap I.

Rekrutmen PPPK tahap I yang digelar Februari 2019 kesannya sangat dipaksakan karena surat menpan-RB sebagai dasar pelaksanaan tes, kala itu belum keluar. Alhasil meski sudah menjalani tes, pengumumannya terus molor.

Keterpaksaan juga terlihat jelas dari penolakan daerah. Sebab baru kali ini pengadaan ASN dibuka di awal tahun. Padahal kebiasaan diadakan di akhir tahun. Pemda pun galau lantaran tidak punya dana menggaji honorer K2 yang lulus PPPK.

Lagi-lagi pusat berdalih, pengadaan PPPK sebagai solusi menyelesaikan masalah honorer K2yang salah satunya dipicu kesalahan pemda merekrut tenaga baru terus menerus.

Jujurkah pemerintah? Sepertinya tidak. Mari kita lihat proses pengadaan CPNS. Dalam PP Manajamen PNS, tahapan pengadaannya harus melalui usulan kebutuhan daerah yang menyertakan estimasi kebutuhan selama lima tahun ke depan.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : asrie


Comment

Loading...