Ternyata, Hanya Dua Poin Revisi UU KPK yang Ditolak Jokowi

FAJAR.CO.ID -- Revisi Undang-undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini pemerintah pun telah melakukan pembahasan dengan DPR. Ternyata, Jokowi hanya menolak dua poin dari Revisi UU KPK.

Dalam konfrensi persnya, Pesiden Jokowi mengatakan menolak beberapa poin terhadap revisi yang diajukan oleh DPR tersebut. Hal tersebut karena bisa membatasi KPK dalam bertindak.

“Saya tidak setuju terhadap beberapa subtansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK,” ujar Jokowi dalam konferensi pers, Jumat (13/9/2019) kemarin.

Jokowi melanjutkan, UU KPK saat ini telah berusia 17 tahun. Sehingga perlu adanya penyempurnaan secara terbatas. Dengan demikian pemberantasan korupsi makin efektif.

Bahkan Jokowi menegaskan komitmennya untuk bisa menjaga KPK supaya menjadi lebih kuat dibanding lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. “KPK harus lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi‎,” katanya.

Jokowi pun menolak Revisi UU KPK yang diajukan oleh DPR. Penolakan tersebut terdiri dari empat poin.

Pertama, menolak jika KPK harus memperoleh izin dari pihak ekstrernal untuk melakukan penyadapan. Misalnya KPK harus melakukan izin ke pengadilan. Melainkan hanya perlu izin ke dewan pengawas saja.

Kedua, Presiden Jokowi tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Bagi Jokowi penyelidik dan penyidik bisa berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat oleh KPK maupun instansi pemerintah lain.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam


Comment

Loading...