Antasari Azhar: Political Will Melemahkan, Bukan Kuatkan KPK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA --Sikap pimpinan KPK yang menyerahkan tanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo disesalkan banyak pihak, termasuk mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Tindakan itu dinilai tidak dewasa dalam menyikapi persoalan. Sebagai pimpinan, seharusnya punya kewajiban menjaga KPK. Baik secara kelembagaan maupun personel.

“KPK ini sudah berumur 17 tahun. Seharusnya sudah dewasa. Tapi ini tidak. Saya pribadi menyesalkan sikap Ketua KPK Agus Rahardjo,” tegas mantan Ketua KPK Antasari Azhar, Sabtu (14/9).

Menurutnya, presiden sudah cukup sibuk dengan pekerjaannya mengurus Negara dan pemerintahan. Namun, kini harus ditambah lagi dengan urusan KPK. “Padahal KPK ada ketuanya. Ada jajaran dan komisioner. Tetapi, komisionernya lepas tangan. Itu saya tidak suka,” jelas Antasari Azhar.

Terkait beberapa poin revisi yang diterima maupun ditolak oleh Jokowi, Antarsari mengaku setuju. “Perlu ada SP3 untuk kepastian hukum. Kalau Dewan Pengawas oke. Saya menyuarakan perlu Dewan Pengawas,” imbuh Antasari Azhar.

Dewan Pengawas idealnya sesuai dengan petunjuk presiden. Yakni dipilih dari akademisi dan tokoh masyarakat. Namun, jangan dari penegak hukum yang masih aktif. Sedangkan mengenai pegawai KPK yang akan di-ASN-kan, menurut Antasari, sudah sewajarnya dilakukan.

“Nanti kalau tidak begitu, tidak ada aturannya. Saya juga heran, di mana letak memperlemahnya. Kewenangan tidak ada yang dipreteli kok,” tukas Antasari Azhar.

Soal penyadapan yang memerlukan izin dari Dewan Pengawas, menurut Antasari Azhar juga sudah tepat.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...