Antasari Azhar: Political Will Melemahkan, Bukan Kuatkan KPK

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Sikap pimpinan KPK yang menyerahkan tanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo disesalkan banyak pihak, termasuk mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Tindakan itu dinilai tidak dewasa dalam menyikapi persoalan. Sebagai pimpinan, seharusnya punya kewajiban menjaga KPK. Baik secara kelembagaan maupun personel.

“KPK ini sudah berumur 17 tahun. Seharusnya sudah dewasa. Tapi ini tidak. Saya pribadi menyesalkan sikap Ketua KPK Agus Rahardjo,” tegas mantan Ketua KPK Antasari Azhar, Sabtu (14/9).

Menurutnya, presiden sudah cukup sibuk dengan pekerjaannya mengurus Negara dan pemerintahan. Namun, kini harus ditambah lagi dengan urusan KPK. “Padahal KPK ada ketuanya. Ada jajaran dan komisioner. Tetapi, komisionernya lepas tangan. Itu saya tidak suka,” jelas Antasari Azhar.

Terkait beberapa poin revisi yang diterima maupun ditolak oleh Jokowi, Antarsari mengaku setuju. “Perlu ada SP3 untuk kepastian hukum. Kalau Dewan Pengawas oke. Saya menyuarakan perlu Dewan Pengawas,” imbuh Antasari Azhar.

Dewan Pengawas idealnya sesuai dengan petunjuk presiden. Yakni dipilih dari akademisi dan tokoh masyarakat. Namun, jangan dari penegak hukum yang masih aktif. Sedangkan mengenai pegawai KPK yang akan di-ASN-kan, menurut Antasari, sudah sewajarnya dilakukan.

“Nanti kalau tidak begitu, tidak ada aturannya. Saya juga heran, di mana letak memperlemahnya. Kewenangan tidak ada yang dipreteli kok,” tukas Antasari Azhar.

Soal penyadapan yang memerlukan izin dari Dewan Pengawas, menurut Antasari Azhar juga sudah tepat.

“Karena penyadapan di era saya mungkin sama. Tetapi saya tidak tahu. Penyadapan ini kan untuk menambah keyakinan alat bukti. Makanya surat perintah penyadapan dikeluarkan setelah ada surat perintah penyelidikan. Sebelum ada surat perintah penyelidikan, penyadapan tidak sah. Apakah sekarang masih seperti itu saya tidak tahu. Makanya memang harus ada pengawasan,” jelas Antasari Azhar.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Mochamad Jasin mengkritik revisi UU KPK. Dia membandingkan political will pemberantasan korupsi era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Jokowi.

Garuda Indonesia Batalkan 12 Penerbangan, Ini Pemicunya

Puluhan Orang Ramaikan Launching Buku dan Talkshow Kepenulisan

Steffi Zamora Berdarah Jerman Miliki Kulit Cantik, Ini Rahasianya

AS Chaidir Syam-Suhartina Bohari Berpaket? Ini Sinyal Kuatnya

Fasilitas Minyak Arab Saudi Jadi Target Serangan Yaman

“Sekarang berbalik, political will-nya melemahkan. Bukan menguatkan KPK,” kata Jasin di Jakarta, Sabtu (14/9).

Menurutnya, political will Jokowi soal pemberantasan korupsi bisa dilihat dari banyak hal. Antara lain dari sikap Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPKm hingga sepakatnya pemerintah dan DPR merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Political will ini dilihat saat pemilihan para capim yang mendapat masukan dari masyarakat luas, dari KPK juga. Tetapi tidak diperhatikan oleh pansel, presiden dan legislatif. Kemudian menyusul revisi undang-undang. Seluruh fraksi di DPR menyetujui. Jadi political will-nya memang setuju KPK ini dibuat tidak berdaya,” tuturnya. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar