Antasari Azhar: Political Will Melemahkan, Bukan Kuatkan KPK

Minggu, 15 September 2019 20:23

“Karena penyadapan di era saya mungkin sama. Tetapi saya tidak tahu. Penyadapan ini kan untuk menambah keyakinan alat bukti. Makanya surat perintah penyadapan dikeluarkan setelah ada surat perintah penyelidikan. Sebelum ada surat perintah penyelidikan, penyadapan tidak sah. Apakah sekarang masih seperti itu saya tidak tahu. Makanya memang harus ada pengawasan,” jelas Antasari Azhar.Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Mochamad Jasin mengkritik revisi UU KPK. Dia membandingkan political will pemberantasan korupsi era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Jokowi.

Garuda Indonesia Batalkan 12 Penerbangan, Ini PemicunyaPuluhan Orang Ramaikan Launching Buku dan Talkshow KepenulisanSteffi Zamora Berdarah Jerman Miliki Kulit Cantik, Ini RahasianyaAS Chaidir Syam-Suhartina Bohari Berpaket? Ini Sinyal KuatnyaFasilitas Minyak Arab Saudi Jadi Target Serangan Yaman

“Sekarang berbalik, political will-nya melemahkan. Bukan menguatkan KPK,” kata Jasin di Jakarta, Sabtu (14/9).Menurutnya, political will Jokowi soal pemberantasan korupsi bisa dilihat dari banyak hal. Antara lain dari sikap Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPKm hingga sepakatnya pemerintah dan DPR merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.“Political will ini dilihat saat pemilihan para capim yang mendapat masukan dari masyarakat luas, dari KPK juga. Tetapi tidak diperhatikan oleh pansel, presiden dan legislatif. Kemudian menyusul revisi undang-undang. Seluruh fraksi di DPR menyetujui. Jadi political will-nya memang setuju KPK ini dibuat tidak berdaya,” tuturnya. (fin)

Bagikan berita ini:
5
4
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar