ICW Curiga Alasan Ini DPR Ngotot Revisi UU KPK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah. Perubahan undang-undang itu dicurigai Indonesia Corruption Watch alias ICW, terjadi karena banyakanya anggota DPR yang jadi tersangka kasus korupsi.“Sepanjang lima tahun terakhir setidaknya 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/9).“Bahkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersama Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniwan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” imbuh Kurnia.Kurnia menjelaskan, 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari ragam partai politik. Bahkan hampir seluruh fraksi yang ada di DPR telah tersandung perkara korupsi.Detailnya adalah, Partai Golkar 8 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 3 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) 3 orang, Partai Demokrat 3 orang, Partai Hanura 2 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 orang, Partai Nasdem 1 orang dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 orang.

Chairul Imam Sebut Agus Rahardjo Cs Ikut Lemahkan KPKAntasari Azhar: Political Will Melemahkan, Bukan Kuatkan KPKGaruda Indonesia Batalkan 12 Penerbangan, Ini PemicunyaPuluhan Orang Ramaikan Launching Buku dan Talkshow KepenulisanSteffi Zamora Berdarah Jerman Miliki Kulit Cantik, Ini Rahasianya

Tak hanya itu, Kurnia juga menyebut, dalam catatan KPK dari rentang waktu 2003-2018 setidaknya 885 orang yang telah diproses hukum. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang berasal dari dimensi politik.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...