Ruhut Sitompul Sebut Ada Model-model Taliban di KPK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Mantan anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul yang semasa aktif di parlemen getol menolak revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini punya sikap berbeda.

Mantan legislator Partai Demokrat (PD) itu mengaku sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pentingnya revisi atas UU KPK.

"Saya paling menentang revisi, tetapi melihat KPK sekarang, saya paling setuju dan betul revisi itu. Apa yang Pak Jokowi katakan, saya dukung," kata Ruhut Sitompul, Minggu (15/9).

Namun, Ruhut tak serta-merta mendukung seluruh klausul dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK. Misalnya, Ruhut tak setuju jika penyadapan KPK harus memperoleh izin dari pihak lain.

“Mengenai penyadapan enggak usah minta izin eksternal,” tegas Ruhut Sitompul.

Ruhut juga setuju jika kelak penyelidik dan penyidik di KPK bukan hanya dari kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga dari luar. Hanya saja, katanya, penyidik dan penyelidik dari luar harus bisa berkompetisi dengan unsur Polri dan kejaksaan di KPK.

Andi Terjun dari Lantai 4 Gedung, Akhirnya Tewas Mengenaskan

Master Melon

Kementan Dinilai Serius Terapkan Modernisasi Pertanian

Soal Revisi UU KPK, Pengamat: Presiden Setengah Hati Melawan Korupsi

Kabut Asap Makin Parah, Transportasi Laut Terganggu

"Ini kan yang cengeng-cengeng ini dari luar semua. Kalah bersaing kok jadi cengeng, profesional dong," tutur Ruhut.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...