Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Singgung Pelanggaran Samad

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku punya banyak bukti bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sering menyalahgunakan wewenangnya untuk mentersangkakan seseorang.

Oleh karena itu, lanjut Hasto, revisi Undang-undang KPK merupakan bentuk penyempurnaan sistem agar oknum-oknum di dalamnya bisa diawasi dengan baik.

“Di dalam kekuasaan yang tidak terbatas itu bisa disalahgunakan oleh oknum yang di dalamnya. Contoh yang sudah sampai ke publik adalah bocornya sprindik Anas Urbaningrum, dan kemudian terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan Pak Abraham Samad,” kata Hasto di kawasan Bogor, Minggu (15/9).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga membocorkan upaya Samad yang mencoret tiga kandidat menteri ESDM saat Presiden Joko Widodo terpilih pada periode pertama. Setelah ketiga nama itu, terdapat nama Sudirman Said yang akhirnya terpilih sebagai menteri ESDM.

“Pada saat penyusunan calon menteri dengan mencoret nama-nama calon menteri secara sembarangan tidak proper dengan tested interest dan kemudian tidak ada proses atau kritik perbaikan ke dalam yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata dia.

Dosen FT UNM Adakan Pelatihan Keterampilan Mengelas Listrik

Versi Baru, Lebih Segar Namun Kurang Greget

Brigjen Amirali Hajizadeh: Kami Selalu Siap untuk Perang Penuh

Amphuri Islamic Travel Expo (AITE) 2019 Ramai Pengunjung

Adrie Subono: Yang Ngajarin Saya Baca Yasin, Pak BJ Habibie

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, ketiga kandidat menteri selain Sudirman sebenarnya banyak yang mumpuni dan bersih dari korupsi. Namun, Abraham menyalahgunakan wewenangnya dengan membiarkan kandidat nomor empat Sudirman Said terpilih. Hasto mencurigai upaya yang dilakukan Samad itu hanya bentuk mengakomodasi kepentingan politik pribadi.

“Mereka yang tidak setuju dengan perubahan undang-undang tersebut sebaiknya juga menyampaikan argumentasinya. Tetapi juga harus bisa memberikan jawaban yang jelas terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang ada di dalam KPK,” jelasSekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar