Abdul Fickar Hadjar: Pada Pemerintahan Jokowi lah, KPK Lemah

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Presiden Joko Widodo dinilai hanya ingin menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pencegahan korupsi saja. Itu disebut Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar.

Padahal, sejarah dibentuknya KPK sebagai respon lemahnya penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. “Ini akan menjadi sejarah baru bahwa pada pemerintahan Jokowi lah, KPK menjadi lemah,” katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (15/9).

Menurutnya, situasi sekarang dapat dikatakan situasi konspirasi pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia menegaskan KPK tidak akan lagi independen. KPK tidak akan ada bedanya dengan lembaga penegak hukum lainnya dan dikhawatirkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) akan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomis.

“Karema non-SP3 itu juga wujud dari independensi dan prudensialty KPK dalam menetapkan tersangka. Dari perspektif pembuktian sebenarnya sudah ada dalam bentuk “penghentian penyelidikan” (Pasal 44 UU KPK),” tegas Abdul Fickar Hadjar.

SP3 Tidak Berdasar

Menurutnya, secara teoritis SP3 atau penutupan perkara itu ada 3 dasarnya yang terkait dengan hak pembuktian. Pertama, SP3 bisa dilakukan jika peristiwa yang disidik bukan peristiwa pidana. Kedua, SP3 dengan dasar kurangnya alat bukti dan, ketiga SP3 bisa dilakukan demi hukum (tersangka mati, kedaluarsa tindak pidananya, dan nebis in idem sudah pernah diputus Pengadilan).

Jadi, lanjut Abdul Fickar Hadjar, tidak ada landasan teoritisnya SP3 didasarkan pada waktu penyidikan. Sebab sudah ada alat chalance atau kontrol terhadap tindakan penegak hukum termasuk KPK yang mentersangkakan orang dalam waktu lama.

Keputusan DPP Golkar Tuai Protes, Tetapkan Pimpinan Dewan ke Kader yang Baru Tujuh Bulan

ICW Bilang Presiden dan DPR Sama-sama Ingin Lemahkan KPK

Ali Mochtar Ngabalin Tuding Pimpinan KPK Kekanak-kanakan

Bambang Widjojanto: Bau Sangit Kolusi Capim KPK Menyengat

Makam Bacharuddin Jusuf “BJ” Habibie Dijaga Ketat, Alasan Ini

“Jadi dengan memberikan SP3, selain tidak ada pijakan teoritis dan yuridisnya, juga KPK akan tergradasi menjadi lembaga penegak hukum konvensional (polisi, kejaksaan) yang biasa dan rentan diintervensi oleh kepentingan kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif),” tegas Abdul Fickar Hadjar.

“Saya setuju pimpinan KPK menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden karena Presiden sendiri yang mau mengobok obok UU KPK, ikut melemahkan bersama DPR. Ya sudah, jika korupsi ingin seperti masa lalu, silakan ubah dan tak ada gunanya lagi KPK berdiri karena akan sama dengan penegak hukum lainnya,” tegas Abdul Fickar Hadjar.

Jadi, Presiden sudah sangat jelas tidak peduli pada KPK karena itu dijebak para batman DPR pun mau.
“Karena itu dia sama sekali tidak melibatkan KPK dalam pembahasan apalagi memperhatikan aspirasi masyarakat. Pemerintah dan DPR sudah kehilangan urat malunya pada rakyat,” tutup Abdul Fickar Hadjar. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...