Abdul Fickar Hadjar: Pada Pemerintahan Jokowi lah, KPK Lemah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo dinilai hanya ingin menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pencegahan korupsi saja. Itu disebut Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar.

Padahal, sejarah dibentuknya KPK sebagai respon lemahnya penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. “Ini akan menjadi sejarah baru bahwa pada pemerintahan Jokowi lah, KPK menjadi lemah,” katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (15/9).

Menurutnya, situasi sekarang dapat dikatakan situasi konspirasi pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia menegaskan KPK tidak akan lagi independen. KPK tidak akan ada bedanya dengan lembaga penegak hukum lainnya dan dikhawatirkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) akan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomis.

“Karema non-SP3 itu juga wujud dari independensi dan prudensialty KPK dalam menetapkan tersangka. Dari perspektif pembuktian sebenarnya sudah ada dalam bentuk “penghentian penyelidikan” (Pasal 44 UU KPK),” tegas Abdul Fickar Hadjar.

SP3 Tidak Berdasar

Menurutnya, secara teoritis SP3 atau penutupan perkara itu ada 3 dasarnya yang terkait dengan hak pembuktian. Pertama, SP3 bisa dilakukan jika peristiwa yang disidik bukan peristiwa pidana. Kedua, SP3 dengan dasar kurangnya alat bukti dan, ketiga SP3 bisa dilakukan demi hukum (tersangka mati, kedaluarsa tindak pidananya, dan nebis in idem sudah pernah diputus Pengadilan).

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...