Din Syamsuddin Tegaskan Revisi UU KPK Khianati Reformasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin secara tegas menolak revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Din menilai, upaya pemerintah dan DPR merevisi UU KPK yang sejatinya dapat melemahkan kinerja pemberantasan korupsi telah mengkhianati amanat reformasi.

“Jika revisi UU KPK yang disetujui DPR dan Pemerintah memberi peluang bagi intervensi Pemerintah dan menjadikan KPK subordinat Pemerintah, maka revisi UU KPK harus ditolak. Jika terjadi, sungguh mengkhianati amanat reformasi yang salah satu misi utamanya adalah memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” kata Din Syamsuddin dalam keterangannya, Senin (16/9).

Sebagai lembaga yang paling dipercaya publik, lanjut Din, KPK seharusnya didorong untuk bekerja secara independen dalam memberantas korupsi. Sehingga tidak ada intervensi dalam setiap kasus yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

Kumalasari Klaim Pernah Tinggal di Nevada, Foto Editan?

Muhammad Hatta Dipecat Gara-gara Pungli AJB Tanah

Abdul Fickar Hadjar: Pada Pemerintahan Jokowi lah, KPK Lemah

Matcha Minuman Khas Jepang, Ini 4 Khasiatnya untuk Anda

Ali Mochtar Ngabalin Tuding Pimpinan KPK Kekanak-kanakan

“KPK dapat bekerja dengan sungguh-sungguh secara benar, konsisten dan imparsial serta independen dalam memberantas korupsi, khususnya kasus-kasus di kalangan pemangku amanat,” tegas Din Syamsuddin.

Kendati demikian, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mendukung jika revisi UU KPK dapat meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi. Namun bukan sebaliknya, revisi UU KPK senantiasa dapat menghambat kinerja KPK.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...