Dr Herlambang P Wiratraman: Rawat Stamina Lawan Korupsi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pengamat hukum tata negara Dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr Herlambang P Wiratraman mengomentari hasil seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 dan revisi UU KPK. Peneliti Pusat Studi Hukum dan HAM Unair itu menyampaikan tiga catatan.

"Terkait dengan terpilihnya lima calon pimpinan KPK, maka ada tiga hal yang menjadi catatan," kata Dr Herlambang, saat dihubungi dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (15/9).

Pertama, sejak awal proses seleksi bermasalah di level panitia seleksi (pansel) maupun calon pimpinan terpilih, apalagi tanpa mendengar suara KPK saat di tangan Presiden Jokowi.

"Saya menilai hal itu memperlihatkan proses seleksi yang sungguh tidak berkualitas dan sama sekali jauh dari semangat pemberantasan korupsi," Dr Herlambang P Wiratraman dia.

Kedua, sepanjang proses seleksi terdengar komisioner KPK terpilih tidak tegas soal operasi tangkap tangan (OTT), dan lebih fokus pada upaya pencegahan yang sifatnya sebatas sosialisasi antikorupsi semata. Menurutnya, ini indikasi akan terjadi pelemahan di tubuh KPK beberapa tahun mendatang.

"Ketiga, proses yang demikian itu merupakan fondasi yang rapuh bagi pemulihan kepercayaan publik atas integritas kepemimpinan di lembaga antirasuah itu," ujar Dr Herlambang P Wiratraman, pejuang HAM kaum marjinal itu.

Menurutnya, pemberantasan korupsi bukan semata soal pimpinan KPK, melainkan pula sejauhmana kepemimpinan politik yang berani menggunakan wewenang dan kebijakannya untuk bersama melawan korupsi.

Bukan Mane

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...