ICW Bilang Presiden dan DPR Sama-sama Ingin Lemahkan KPK

  • Bagikan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch alias ICW menilai klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sebagai delusi belaka. Koordinator Divisi Politik ICW Donal Fariz menyatakan, sikap Presiden Jokowi yang telah disampaiman sebenarnya tidak jauh berbeda dari draf Rancangan Undang-Undang (RUU) revisi UU KPK yang telah disusun DPR. Ia menyebut presiden dan wakil rakyat sama-sama ingin melemahkan KPK melalui revisi undang-undang. “Presiden kadarnya lebih kecil saja dari DPR. Poinnya tetap bertemu untuk memperlemah,” ujar Koordinator Divisi Politik ICW Donal Fariz kepada wartawan, Minggu (15/9). Upaya pelemahan tersebut antara lain, terkait dewan pengawas (Dewas) KPK. Presiden dan DPR setuju KPK harus diawasi dewas. Akan tetapi, Presiden Jokowi menginginkan anggota dewas dipilih langsung olehnya sementara DPR ingin terlibat dalam pemilihan. Terlebih, KPK nantinya baru dapat melakukan penyadapan jika memegang izin dari dewas. ICWmenilai, keberadaan dewas yang diatur dalam RUU hanya berubah dari sisi mekanisme pemilihannya saja. Ia menyatakan, fungsi dan eksistensi dewas tetap sama yakni menjadi perangkat birokratis izin penyadapan KPK. Lebih lanjut terkait hal ini, Donal menyebut muncul konsekuensi berupa penyadapan yang dilakukan KPK akan berjalan lambat. Bahkan bisa batal, jika dewas tak memberikan izin. “KPK bisa jadi akan kehilangan momentum untuk menangkap pelaku suap. Akibatnya kerja penegakan hukum KPK akan turun drastis,” ucap Koordinator Divisi Politik ICW Donal Fariz.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan