Keputusan DPP Golkar Tuai Protes, Tetapkan Pimpinan Dewan ke Kader yang Baru Tujuh Bulan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Keputusan DPP Partai Golkar terkait penempatan kader di unsur pimpinan DPRD tuai protes.

Terjadi banyak kejanggalan di dalam keputusan tersebut. Salah satunya di DPRD Sulbar. 

Posisi Wakil Ketua di DPRD Sulbar menjadi milik Partai Golkar berdasarkan hasil Pileg lalu. 

Usman Suhuria sebagai caleg terpilih ditetapkan oleh DPP Golkar bakal menempati jabatan tersebut. 

Akan tetapi, keputusan ini justru dinilai aneh oleh beberapa kader partai yang saat ini digawangi Pelaksana Tugas (Plt) Ibnu Munzir.

Usman Suhuri dinilai notabenenya merupakan kader baru di partai Pohon Beringan, dan belum sepantasnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulbar. 

“Kalau menurut saya aturan dalam partai, Suhuria sama sekali tidak masuk dalam indikator yang ditetapkan dalam AD ART partai. Ada aturan untuk menduduki jabatan strategis, minimal lima tahun. Sementara Suhuria ini baru tujuh bulan,” kata Sudirman caleg terpilih DPRD Sulbar Partai Golkar, Minggu, 16 September, malam kemarin.

Menurut dia, Partai Golkar sejak dulu punya mekanisme dalam hal penentuan unsur pimpinan. Bahkan kata dia, selama ini tidak pernah ada dilakukan rapat untuk penentuan siapa akan menempati posisi tersebut.

“Itu tidak jelas masuknya dari mana. Selama ini kita belum pernah Musda, siapa yang masukkan dia. Pengurus itu kan harus melalui rapat, mau revisi atau bagaimana tetap akan dirapatkan dan ada pleno. Masukkan seseorang bukan kayak di pinggir jalan, dipungut siapa yang mau masuk silakan masuk, tidak seperti itu di Golkar,” sambung peraih suara terbanyak di Partai Golkar dalam Pemilu 2019 ini.

Ia sangat mempertanyakan keputusan dari partainya ini. Keputusan ini dinilai tidak jelas, sebagian kader-kader Golkar sangat mempertanyakan keberadaan Usman Suhuria. Kemudian mekanisme tidak jelas, karena mengusulkan harus melalui pleno.

“Ini kan Usman belum jelas kualitasnya, bagaimana prestasinya? Masih banyak yang sudah berdarah-darah membangun Golkar sehingga Golkar tetap ada jaya di Sulawesi Barat. Seperti teman kita, katakanlah Hamsa Sunuba, kayak mereka yang layak untuk menduduki jabatan itu (Wakil),” jelasnya.

Selama pertemuan dengan Golkar, kata dia, selalu ditekankan, bahkan dipertanyakan kepada Ibnu Munzir. “Bagaimana pak suara terbanyak? Ibnu Munzir menjawab iya tetap suara terbanyak. Nah kebijakan ini yang diterapkan di Kabupaten Polewali Mandar menentukan ketua,” ungkapnya meniru ucapan Ibnu Munzir.

“Ini yang dipertanyakan kenapa tidak diberlakukan di provinsi. Kalau indikator-indikator dalam menentukan pimpinan itu kan kita lihat bagaimana prestasinya, kalau prestasi saya kan sudah pernah jadi ketua DPRD empat kali, menjadi anggota DPRD mewakili Golkar dan saya selalu jadi ketua komisi,” jelasnya.

Dirinya tak mengetahui secara pasti, apa kemudian pertimbangan partai sehingga mengambil keputusan tersebut. Apakah ada strategi lain untuk kepentingan Golkar di Sulbar.

“Kalau ini juga menjadi alasan untuk bagaimana memajukan Golkar di Sulawesi Barat, itu tidak ada masalah, tapi hanya kepentingan pribadi sama sekali kami protes itu,” tutupnya. (taq)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...