Revisi UU KPK Ditolak, 2.338 Dosen Tanda Tangan Petisi


FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Gelombang penolakan terhadap revisi UU KPK semakin besar. Berbagai kalangan silih berganti meminta pembahasan revisi tersebut dihentikan. Aksi-aksi massa pun diperkirakan bakal semakin masif.Di Jogjakarta, desakan penghentian pembahasan revisi UU KPK disuarakan para guru besar, dosen, serta mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) kemarin (15/9). Mereka sepakat menganggap revisi tersebut berpotensi meruntuhkan sendi-sendi demokrasi, melanggar amanah reformasi, serta mengabaikan amanat konstitusi.Mewakili civitas academica, salah seorang guru besar psikologi UGM Koentjoro membacakan pernyataan sikap tersebut. Dalam lima butir pernyataan itu, mereka mendesak dihentikannya segala upaya pelemahan terhadap KPK. Juga, mereka meminta evaluasi terhadap RUU lain yang bisa melemahkan gerakan antikorupsi.’’Mengembalikan semangat sesuai dengan amanah reformasi dan konstitusi,’’ ucap Koentjoro di halaman Balairung UGM kemarin.Menurut ketua dewan guru besar itu, pengajuan revisi UU KPK tidak mengikuti prosedur legislasi. Ada upaya sistematis pelemahan KPK yang agresif dan brutal dalam beberapa pekan terakhir.Dekan Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto menyatakan prihatin atas upaya pelemahan KPK yang dilakukan pemerintah dan DPR melalui revisi UU KPK. ’’Kami sangat prihatin. Kami ingin memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kami mendukung lembaga KPK,’’ tegasnya.Ekonom UGM Rimawan Pradipto bahkan telah mengumpulkan petisi yang ditandatangani 2.338 dosen dari 33 perguruan tinggi se-Indonesia. Mereka semua menolak revisi UU KPK dan upaya pelemahan terhadap KPK. ’’Sampai dengan Sabtu (14/9), terkumpul 2.338 dosen yang memberikan dukungan. Ada 344 dosen UGM, 160 dosen UI, dan 102 dosen IPB,’’ ungkap Rimawan.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar