Taufiequrachman Ruki Minta Presiden Jokowi Dengar Akademisi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2003-2007, Taufiequrachman Ruki meminta Pemerintah dan DPR untuk tidak terburu-buru dalam mengesahkan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Taufiequrachman Ruki bersama mantan komisioner KPK lainnya mengharapkan agar Pemerintah dan DPR dapat membahas terlebih dahulu dengan para akademisi terkait wacana revisi UU KPK.

“Melalui forum ini mudah-mudahan Presiden dan para menteri yang terlibat dalam perumusan RUU KPK para anggota DPR yang terlibat dalam Pansus mendengar masukan akademisi. Bahwa kami berharap pembahasan itu jangan terburu-terburu, diperbanyak menyerap aspirasi,” kata Taufiequrachman Ruki di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9).

Sebagai orang yang terlibat dalam perumusan UU KPK, lanjut Ruki, pihaknya pun belum mengetahui secara rinci poin apa saja yang akan diubah oleh parlemen dan pemerintah. Menurutnya, dia baru mengetahui dari media massa terkait poin-poin yang akan masuk maupun di rubah.

“Seperti apa perubahannya itu kita tahunya (dari media massa) SP3, dewan pengawas, soal SDM, status penyidik dan soal penyadapan. Tapi seperti apa perubahannya dalam kalimat itu belum tahu. Karena itu yang akan menjadi norma hukum, kita belum tahu,” ucap Taufiequrachman Ruki.

Senada dengan Taufiequrachman Ruki, mantan komisioner KPK Chandra M. Hamzah pun menyuarakan hal yang sama, dia meminta DPR bersama pemerintah tidak terburu-buru dalam mengesahkan revisi UU KPK. Menurutnya, jika terburu-buru disahkan akan memunculkan potensi yang mungkin dapat merugikan.

“Pembahasan yang mengenai tugas yang menurut kami penting ini jangan terburu-buru. Karena berpotesi memunculkan hal yang tidak baik,” ujar Chandra.

Chandra pun menyampaikan, pembahasan RUU KPK berlu dibahas dengan tenang dan objektif. Sebab tidak lain demi kemajuan Indonesia.

Artis Lucinta Luna: Kamu Penasaran Kan dengan Ko&ThoL Ratuu

AKD dan Fraksi Belum Terbentuk, Anggota DPRD Makassar Nongkrong di Pos Jaga

Run To Give 2019 Sukses Digelar di Makassar

Diva Pop Indonesia Krisdayanti Bangga Bakat Nyanyi Amora

Lions Club International Siapkan Rp20 Juta, Lomba Mewarnai

“Pemberantas korupsi tidak boleh berhenti, karena tidak ada negara yang maju tingkat korupsinya tinggi. Jadi ini komitmen kita bersama,” tegas Hamzah.

Selain itu, pernyataan senada pun dilontarkan Erry Riyana Hardjapamekas. Mantan komisioner KPK ini menyebut, para mantan pimpinan KPK siap untuk diajak berdiskusi soal revisi UU KPK. Sebab, dia menilai sudah menaruh hasil pemikirannya dalam UU KPK.

“Kami tetap mengimbau pimpinan yang sekarang, kalau memang kami layak dianggap narsum kami juga siap kapan saja dipanggil presiden dan kami sudah merumuskan apa yang ada dipikiran kami,” ucap Erry.

Erry pun menegaskan, revisi UU KPK senantiasa harus pada meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi. Hal ini semata untuk mempertahankan eksistensi KPK dalam memberantas korupsi.

“KPK harus dipertahankan dan diperkuat, jadi bagian pemberantasan korupsi kita,” tegasnya. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...