BOS Afirmasi dan Kinerja untuk Digitalisasi Rp2,85 Triliun

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun ini menyiapkan program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Afirmasi dan Kinerja. Dana tersebut, nantinya bakal dialokasikan khusus untuk program digitalisasi sekolah.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi menjelaskan, BOS Afirmasi untuk mendukung operasional rutin dan mengakselerasi pembelajaran bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal dan sangat tertinggal dengan alokasi dana sebesar Rp2,85 triliun.

Selain itu, disiapkan juga dana BOS Kinerja sebesar Rp1,50 triliun, yang dialokasikan untuk sekolah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. BOS afirmasi dan kinerja hanya diberikan kepada sekolah-sekolah yang terseleksi.

“BOS itu mulai tahun ini ada tiga jenis. BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS kinerja. Yang untuk gawai anak-anak kelas 6,7, 10 itu dana dari BOS afirmasi dan kinerja,” kata Didik, Senin (16/9).

Sasaran program digitalisasi sekolah akan direalisasikan kepada 30.227 sekolah melalui BOS Afirmasi, dan 6.004 sekolah melalui BOS Kinerja. Melalui program ini, pemerintah akan memberikan sarana pembelajaran di sekolah berupa tablet kepada 1.753.000 siswa kelas 6, kelas 7 dan kelas 10 di seluruh Indonesia, khususnya sekolah yang berada di pinggiran.

Dari sisi pengawasan program, pihak Kemendikbud akan melibatkan kepala dinas pendidikan secara penuh. Pihaknya juga telah mengundang pemerintah daerah, agar bisa memberikan pembinaan kepada sekolah sehingga peralatan yang diberikan digunakan sesuai yang diharapkan.

“Sebagai langkah awal Kemendikbud akan meluncurkan sekolah digital di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 September 2019. Nanti sebanyak 34 sekolah dengan jumlah 841 siswa akan diberikan bantuan melalui BOS Afirmasi. Selain itu, sebanyak 4 sekolah dengan jumlah 301 siswa akan menerima bantuan melalui BOS Kinerja,” tuturnya.

Selain komputer tablet yang akan digunakan oleh masing-masing siswa, setiap sekolah juga akan menerima satu unit PC server, satu unit laptop, hardisk, router, LCD dan speaker.

“Nanti penggunaanya untuk siswa kelas 6, kelas 7 dan kelas 10. tapi sifatnya dipinjamkan, jadi tidak boleh dibawa pulang ke rumah,” jelasnya.

Untuk mengatur kedua program tersebut, Kemendikbud menerbitkan dua payung hukum untuk mendukung teknis pengelolaan dana Afirmasi dan BOS Kinerja.

Payung hukum tersebut terdiri atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud, Dian Wahyuni mengatakan, kedua payung hukum tersebut memiliki cakupan substansi pengaturan yang saling mendukung dalam pengelolaan kedua dana BOS Afirmasi.

“Permendikbud nomor 31 Tahun 2019 memuat tujuan bantuan, syarat, kriteria satuan pendidikan penerima bantuan, alokasi bantuan, bagaimana penggunaan bantuan, bagaimana pengelolaan dan penyaluran bantuan,” kata Dian.

“Sedangkan Keputusan Mendikbud nomor 320/P/2019, mengatur penetapan satuan pendidikan penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dengan jumlah siswa sasaran prioritas per sekolah, dan penetapan jumlah alokasi yang diterima per sekolah,” sambungnya.

Dian menjelaskan, masing-masing satuan pendidikan tidak diperbolehkan sekaligus menerima kedua jenis dana BOS. Artinya, bagi satuan pendidikan yang sudah menerima BOS Kinerja, maka tidak dapat menerima BOS Afirmasi. “Jadi tidak bisa mendapatkan kedua jenis BOS Afirmasi tersebut untuk satu satuan pendidikan,” ujarnya.

Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron Meninggal

Kemendag Revisi Permen Halal Daging Impor, Ini Tanggapan MUI

HS Dillon Meninggal Dunia, Berikut Jasa Tokoh Medan Ini

Sulut Expo 2019 Hadir di Smesco Exhibition & Convention Hall

Dewan Pengawas KPK Kontroversi, Ini Penjelasan Yosanna Laoly

Dian menambahkan, alokasi BOS afirmasi dan BOS kinerja tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai sumber lain. Seluruh bantuan dialokasikan untuk mendukung kemudahan akses materi pembelajaran.

“Besaran alokasi bantuan digunakan seluruhnya untuk penyediaan akses seperti rumah belajar, langganan daya dan jasa,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Guru TIK dan KKPI Indonesia serta Ikatan Guru TIK PGRI, Indra Charismiadji mengatakan, seharusnya sebelum memasifkan digitalisasi pemerintah perlu memberikan pendidikan kepada para guru.

Menurut pengamatannya, di lapangan banyak guru yang masih belum siap mengikuti program digitalisasi sekolah. Ia menilai, selama ini pelatihan yang diberikan masih kurang.

“Guru-gurunya perlu dilatih dulu. Kalau enggak, itu gawai enggak akan dipakai,” ujarnya. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar