Revisi Undang-undang KPK, Asrul Sani: Tertutup Makin Misterius

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Polemik revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terus berlanjut. Meski banyak mendapat kritikan, DPR RI dan pemerintah tetap membahas revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, pembahasan dilakukan secara tertutup.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengakui DPR RI sengaja membahas tertutup. Menurutnya, keputusan tersebut diambil untuk menghindari perdebatan dan kegaduhan yang berlebih. “Soalnya kalau terbuka berisik. Kalau tertutup makin misterius,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (16/9).

Ada beberapa poin yang terus gencar dibahas. Selain Dewan Pengawas dan SP3, Jokowi juga setuju pegawai KPK berstatus aparatur sipil negara (ASN). Namun Jokowi menolak tiga usulan DPR RI dalam Revisi Undang-undang KPK. “Pertama penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Penyelidik dan penyidik KPK seharusnya bisa juga berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN). Kedua, Jokowi tidak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam tahap penuntutan,”papar Arsul.

Selain itu, Jokowi tidak sepakat apabila pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak lagi di KPK. Dalam draf Revisi Undang-undang KPK, pengelolaan LHKPN diberikan kepada kementerian/lembaga masing-masing. Jokowi menilai pengelolaan LHKPN di KPK sudah berjalan baik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah Revisi Undang-undang KPK muncul begitu saja. “Usulan revisi UU KPK sejak tahun 2010, sudah dimasukkan,” tegas Fahri. Dia mengatakan, sejak periode kedua masa tugas Presiden SBY, Revisi Undang-undang KPK sudah dibahas di Komisi III DPR, dilanjutkan rapat konsultasi dengan pemerintah.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...