Revisi Undang-undang KPK, Asrul Sani: Tertutup Makin Misterius

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Polemik revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terus berlanjut. Meski banyak mendapat kritikan, DPR RI dan pemerintah tetap membahas revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, pembahasan dilakukan secara tertutup.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengakui DPR RI sengaja membahas tertutup. Menurutnya, keputusan tersebut diambil untuk menghindari perdebatan dan kegaduhan yang berlebih. “Soalnya kalau terbuka berisik. Kalau tertutup makin misterius,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (16/9).

Ada beberapa poin yang terus gencar dibahas. Selain Dewan Pengawas dan SP3, Jokowi juga setuju pegawai KPK berstatus aparatur sipil negara (ASN). Namun Jokowi menolak tiga usulan DPR RI dalam Revisi Undang-undang KPK. “Pertama penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Penyelidik dan penyidik KPK seharusnya bisa juga berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN). Kedua, Jokowi tidak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam tahap penuntutan,”papar Arsul.

Selain itu, Jokowi tidak sepakat apabila pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak lagi di KPK. Dalam draf Revisi Undang-undang KPK, pengelolaan LHKPN diberikan kepada kementerian/lembaga masing-masing. Jokowi menilai pengelolaan LHKPN di KPK sudah berjalan baik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah Revisi Undang-undang KPK muncul begitu saja. “Usulan revisi UU KPK sejak tahun 2010, sudah dimasukkan,” tegas Fahri. Dia mengatakan, sejak periode kedua masa tugas Presiden SBY, Revisi Undang-undang KPK sudah dibahas di Komisi III DPR, dilanjutkan rapat konsultasi dengan pemerintah.

Kemudian pada tahun 2015, ketika dimasukkan lagi sebagai usulan, terjadi tarik ulur. Namun, sebagai rancangan undang-undang tidak pernah mundur. Tetap ada di program legislasi nasional (Prolegnas). “Jadi ini termasuk UU yang pembahasannya paling sering. Maka kalau ada yang bilang ujug-ujug, dia nggak paham. Ini sudah masuk 10 tahun terkakhir. Memang banyak masalah, masa sih UU nggak boleh diubah,” papar Fahri.

Terkait soal kinerja, Fahri menyatakan sebaiknya mengukur kinerja KPK secara riil. Tidak hanya menangkap orang yang salah. UU tentang KPK, lanjutnya, tidak memerintahkan hanya menangkap orang. Tetapi mencegah, supervisi, koordinasi dan kontrol. “UU tentang KPK seperti dokter di masa transisi. Yang mengoperate KPK saat ini kan kurang berpikirnya ke situ. Para penyidik main otot saja kerjanya. Itulah yang merusak KPK. Padahal KPK ini kerjanya supervisi, koordinasi, monitoring,” ucapnya.

Kecelakaan Maut Bus dan Truk Tangki, 8 Orang Tewas

Kivlan Zen Dilarikan ke RSPAD Gatot Soebroto, Infeksi Paruparu

Aktris Sensasional Nikita Mirzani Polisikan Elza Syarief

Pemerintah Kabupaten Soppeng Galakan Salat Subuh Berjemaah

Presiden Jokowi ke Riau di Tengah Bencana Asap, Ini Agendanya

Terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada konflik kepentingan di balik kesepakatan pembahasan revisi Undang-undang KPK. Aktivis ICW, Kurnia Ramadhan menilai, DPR periode saat ini seakan mempercepat proses pengesahan RUU KPK di masa akhir jabatannya sebelum lengser. “Adanya dugaan konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan dalam sidang paripurna DPR,” kata Kurnia.

Terkait niat lama melemahkan KPK, ICW mencatat, isurevisi Undang-undang KPK mulai bergulir sejak tahun 2010. “Dalam naskah perubahan yang selama ini beredar praktis tidak banyak perubahan. Narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong,” kata Kurnia di Jakarta, Senin (16/9).

Upaya pelemahan itu tercatat di antaranya mulai dari penyadapan atas izin Ketua Pengadilan, pembatasan usia KPK, kewenangan SP3, sampai pembentukan Dewan Pengawas. Mayoritas perkara yang ditangani KPK juga melibatkan aktor politik. Dalam catatan, lanjut Kurnia, dari rentang 2003 sampai 2018, setidaknya 885 orang telah diproses hukum.”Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang berasal dari dimensi politik,” paparnya. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...