Revisi Undang-undang KPK, Asrul Sani: Tertutup Makin Misterius

Kemudian pada tahun 2015, ketika dimasukkan lagi sebagai usulan, terjadi tarik ulur. Namun, sebagai rancangan undang-undang tidak pernah mundur. Tetap ada di program legislasi nasional (Prolegnas). “Jadi ini termasuk UU yang pembahasannya paling sering. Maka kalau ada yang bilang ujug-ujug, dia nggak paham. Ini sudah masuk 10 tahun terkakhir. Memang banyak masalah, masa sih UU nggak boleh diubah,” papar Fahri.

Terkait soal kinerja, Fahri menyatakan sebaiknya mengukur kinerja KPK secara riil. Tidak hanya menangkap orang yang salah. UU tentang KPK, lanjutnya, tidak memerintahkan hanya menangkap orang. Tetapi mencegah, supervisi, koordinasi dan kontrol. “UU tentang KPK seperti dokter di masa transisi. Yang mengoperate KPK saat ini kan kurang berpikirnya ke situ. Para penyidik main otot saja kerjanya. Itulah yang merusak KPK. Padahal KPK ini kerjanya supervisi, koordinasi, monitoring,” ucapnya.

Kecelakaan Maut Bus dan Truk Tangki, 8 Orang Tewas

Kivlan Zen Dilarikan ke RSPAD Gatot Soebroto, Infeksi Paruparu

Aktris Sensasional Nikita Mirzani Polisikan Elza Syarief

Pemerintah Kabupaten Soppeng Galakan Salat Subuh Berjemaah

Presiden Jokowi ke Riau di Tengah Bencana Asap, Ini Agendanya

Terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada konflik kepentingan di balik kesepakatan pembahasan revisi Undang-undang KPK. Aktivis ICW, Kurnia Ramadhan menilai, DPR periode saat ini seakan mempercepat proses pengesahan RUU KPK di masa akhir jabatannya sebelum lengser. “Adanya dugaan konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan dalam sidang paripurna DPR,” kata Kurnia.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...