Iuran BPJS Makin Mahal, Adnan Ingin Mengulang Memori 2016 Silam 

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, SUNGGUMINASA — Isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan dianggap meresehkan masyarakat. Salah satunya di Kabupaten Gowa yang menentang kebijakan tersebut.
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, mengaku enggan mengomentari jauh tentang isu kenaikan iuran tersebut. Pasalnya, sejak tahun 2016 lalu dia sudah menentang kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh masyarakat menjadi anggota BPJS.
“Komentar soal iuran BPJS itu sudah saya lontarkan pada tahun 2016. Kalau untuk BPJS, sampai sekarang sikap saya masih sama seperti tahun 2016,” ujarnya, kepada Harian FAJAR.
Menurut dia, BPJS telah mengebiri hak otonomi pemerintah daerah. Apalagi, program BPJS ini dianggap tidak sejalan dengan program kesehatan gratis yang sudah lama dinikmati masyarakat di Kabupaten Gowa, dengan hanya cukup bermodal KTP dan KK.  Namun, pada 23 Mei 2019 MK memutuskan untuk menolak gugatan yang dilayangkan Adnan tersebut.
Sekadar diketahui, pada 2016 lalu, Adnan mengajukan gugatan dan permohonan uji materi (judicial review) atas UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pada 23 Mei 2019 lalu MK memutuskan untuk menolak gugatan yang dilayangkan Adnan tersebut.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Gowa, Abdul Rasak, mengkritik bahwa seharusnya pihak BPJS Kesehatan meningkatkan dulu pelayanannya di masyarakat sebelum menaikkan iuarannya. Pasalnya, sampai saat ini masyarakat masih merasakan sulitnya pelayanan BPJS Kesehatan di pelbagai rumah sakit. “Seharusnya itu dulu yang ditingkatkan, baru naikkan iurannya,” katanya. (ica)
Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar