Lembaga PBB OHCHR Desak Polri Cabut Status Veronica

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sekelompok ahli independen di bawah naungan lembaga PBB dalam hal ini Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau OHCHR, mendesak pemerintah Indonesia mencabut, status tersangka pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Veronica Koman.

“Tetapi kami mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah untuk melindungi Veronica Koman dari berbagai upaya pembalasan dan intimidasi, dan juga mencabut seluruh sangkaan terhadap dia (Veronica), sehingga dia bisa terus membuat laporan terkait situasi HAM di Indonesia secara independen,” demikian bunyi pernyataan panel ahli dikutip dari situs resmi lembaga PBB OHCHR, Selasa (17/9).

Mereka juga mendesak, pemerintah Indonesia harus melindungi hak asasi masyarakat, terutama orang-orang yang melaporkan dan menyebarkan informasi terkait protes di Papua dari kekerasan, intimidasi, dan ancaman lainnya.

“Pemerintah Indonesia harus bisa melindungi kebebasan berekspresi setiap warganya. dan kami menyambut baik langkah yang diambil Pemerintah Indonesia terhadap insiden rasisme,” lanjut isi pernyataan itu.

Para ahli dari lembaga PBB OHCHR juga mengungkapkan, kekhawatiran serius terkait rencana pihak berwenang Indonesia yang ingin mencabut paspor, memblokir rekening bank Veronica, serta meminta Interpol mengeluarkan red notices demi menangkap perempuan itu.

“pembatasan kebebasan berekspresi tidak hanya merusak diskusi tentang kebijakan pemerintah, tetapi juga membahayakan keselamatan para pembela HAM yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran,” sambungnya.

Said Salahudin Sebut Firli Bahuri Bisa Batal Dilantik Ketua KPK

Gereja Bar

Novianus Dipecat PDIP, Risfayanti Siap-siap Dilantik

Novianus Dipecat PDIP, Risfayanti Siap-siap Dilantik

Peduli Warga Sekitar TPA Antang, PW Nasyiatul Aisyiyah Sulsel Bagi Masker 

Veronica Koman terus menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka provokasi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa TImur. Veronica diduga aktif melakukan provokasi dengan menyebarkan informasi terkait kerusuhan Papua melalui akun Twitter pribadinya @VeronicaKoman.

Veronica dijerat pasal berlapis dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Para ahli independen ini terdiri dari lima pelapor khusus lembaga PBB OHCHR yang tergabung dalam Special Procedures kantor tersebut. Kelima ahli tersebut merupakan Clement Nyaletsossi Voule dari Togo, David Kaye dari AS, Dubravka Simonovic dari Kroasia, Meskerem Geset Techane dari Ethiopia, dan Michel Forst dari Perancis.

Special Procedures merupakan badan terbesar dalam sistem HAM PBB yang memiliki kewenangan untuk membuat kelompok kerja pencari fakta dan mengawasi mekanisme penanganan HAM di suatu negara dan situasi tertentu. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...