Lembaga PBB OHCHR Desak Polri Cabut Status Veronica

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sekelompok ahli independen di bawah naungan lembaga PBB dalam hal ini Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau OHCHR, mendesak pemerintah Indonesia mencabut, status tersangka pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Veronica Koman.

“Tetapi kami mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah untuk melindungi Veronica Koman dari berbagai upaya pembalasan dan intimidasi, dan juga mencabut seluruh sangkaan terhadap dia (Veronica), sehingga dia bisa terus membuat laporan terkait situasi HAM di Indonesia secara independen,” demikian bunyi pernyataan panel ahli dikutip dari situs resmi lembaga PBB OHCHR, Selasa (17/9).

Mereka juga mendesak, pemerintah Indonesia harus melindungi hak asasi masyarakat, terutama orang-orang yang melaporkan dan menyebarkan informasi terkait protes di Papua dari kekerasan, intimidasi, dan ancaman lainnya.

“Pemerintah Indonesia harus bisa melindungi kebebasan berekspresi setiap warganya. dan kami menyambut baik langkah yang diambil Pemerintah Indonesia terhadap insiden rasisme,” lanjut isi pernyataan itu.

Para ahli dari lembaga PBB OHCHR juga mengungkapkan, kekhawatiran serius terkait rencana pihak berwenang Indonesia yang ingin mencabut paspor, memblokir rekening bank Veronica, serta meminta Interpol mengeluarkan red notices demi menangkap perempuan itu.

“pembatasan kebebasan berekspresi tidak hanya merusak diskusi tentang kebijakan pemerintah, tetapi juga membahayakan keselamatan para pembela HAM yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran,” sambungnya.

Said Salahudin Sebut Firli Bahuri Bisa Batal Dilantik Ketua KPK

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...