Pegawai KPK Berstatus ASN, Asrul Sani: Tunjangan Tak Boleh Kurang

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Salah satu poin dalam UU KPK yang telah disahkan adalah status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN). Masih ada waktu dua tahun untuk implementasi ke dalam peraturan pemerintah. Pengaturan pegawai KPK sebagai ASN tercantum dalam pasal 24 Revisi UU KPK.

Dalam pasal itu disebutkan pegawai KPK merupakan anggota Korps Profesi Pegawai ASN sesuai ketentuan perundang-undangan. MenPAN-RB Syafruddin mengatakan saat ini 70 persen pegawai sudah berstatus ASN. Bagi yang belum, akan ditetapkan melalui mekanisme afirmasi. Penetapan pegawai KPK sebagai ASN dengan harapan setelah purna tugas, pegawai KPK dapat menerima pensiun.

“Sehingga pegawai yang bekerja untuk negara memiliki harapan hidup di masa tua. Ini bagian dari perlindungan. Karena itu, ketentuan tata cara pengangkatan pegawai KPK dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Syafruddin di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Dia menjelaskan masih ada waktu dua tahun untuk implementasi status ASN pada pegawai KPK. “Tinggal diimplementasikan, tapi kan masih panjang. Jadi pegawai yang ada, tidak serta-merta menjadi ASN,” jelas mantan Wakapolri ini.

Pemerintah, lanjut Syafruddin, menilai status ASN untuk pegawai diperlukan. Karena ini hal itu sudah diatur dalam UU. “Kan UU-nya ada. Dulu tidak ada UU-nya. UU ASN baru diberlakukan 2015, jadi relatif muda. Semua yang menyangkut aparatur diatur oleh tiga UU. Yakni UU Aparatur Negara dan UU Aparatur Sipil Negara. Aparatur Negara itu TNI/Polri, itu aparatur negara. Di luar dari itu adalah aparatur sipil negara,” paparnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...