ICW Pastikan Ajukan Judicial Review Hasil Revisi UU KPK


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI mempersilakan masyarakat yang tidak puas atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Indonesia Corruption Watch (ICW) memastikan akan mengajukan hak uji materi (judicial review).Peneliti ICW Kurnia Ramadhan mengatakan dalil-dalil judicial review yang disampaikan ke MK nantinya mengenai sejumlah poin yang dinilai melemahkan KPK dan bertentangan hukum. Seperti keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3). “Sebab, selama ini KPK telah memiliki sistem pengawasan. Baik internal maupun eksternal,” ujar Kurnia di Jakarta, Rabu (18/9).Pengawasan dari internal dilakukan oleh deputi pengawas internal dan pengaduan masyarakat. Dia mengklaim deputi tersebut telah menjalankan kinerja pengawasan dengan baik. “Jangankan pegawai. Dua komisioner KPK, Saut Situmorang karena pernyataannya terkait dengan organisasi kemahasiswaan. Juga Abraham Samad karena bocornya sprindik salah satu tersangka kasus korupsi. Dua pimpinan ini pernah dijatuhi sanksi etik di internal KPK,” tegasnya.Sementara untuk pengawasan eksternal, telah dijalankan oleh tiga institusi. Yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengawasi keuangan, DPR yang mengawasi kinerja, serta Komisi III DPR yang secara berkala menerima laporan mengenai kinerja KPK.Terkait penyadapan, Kurnia menilai tindakan penyadapan yang dilakukan KPK selama ini sah secara hukum. Hal ini sebagaimana hasil putusan MK tahun 2010. Selain itu, penyadapan yang dilakukan oleh KPK selama ini terbukti sukses menjaring koruptor, lewat operasi tangkap tangan. “KPK sudah melakukan tangkap tangan 123 kali, dengan menetapkan tersangka 432 orang. Dan 432 orang yang masuk persidangan semuanya terbukti bersalah. Penyadapan menjadi alat bukti kuat di persidangan,” tukasnya.

Komentar

Loading...