Kajian Pemindahan Ibu Kota, DPR Klasifikasi dalam 3 Kelompok


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Terburu-buru. Kesan ini nampak dengan pola kerja yang dilakukan DPR. Setelah merampungkan revisi UU MD3, UU Sumber Daya Air, UU Perkawinan, dan merampungkan revisi UU KPK, kini Panitia Khusus (Pansus) DPR pasang target dengan merampungkan Kajian Pemindahan Ibu Kota.Ketua Pansus tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali, menargetkan penyelesaian tugasnya pada masa akhir DPR periode 2014-2019, atau akhir September 2019. “September ya targetnya. Kita memang ditargetkan harus selesai periode ini,” terang Zainuddin Amali, kemarin.Pansus, sambung dia akan menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar bagi DPR untuk merespons permintaan pemerintah terkait kajian pemindahan ibu kota. “Presiden Jokowi sudah meminta izin untuk memindahkan ibu kota dan disertai surat serta kajian yang cukup tebal. Nah, dari kajian itu, kami klasifikasikan dalam tiga kelompok besar,” ungkapnya.Ketiga pengelompokan itu, menurut dia, pertama, terkait sumber pendanaan dan infrastruktur; kedua, rencana lokasi, lahan, dan lingkungan, dan ketiga, aparatur dan produk-produk regulasi yang akan dihasilkan dalam rekomendasi tersebut.Amali menegaskan, ketiga pengelompokan itu akan dibahas dan dielaborasi dengan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah yang terkait dengan pengelompokan tersebut.“Kami akan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah di pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintahan daerah kami batasi dua saja, daerah yang ditempati calon ibu kota yang baru dan yang ditinggalkan yaitu pemerintah Kalimantan Timur dan DKI Jakarta,” ujarnya.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar