Menkumham Yasonna H Laoly Dituding Ingkar, Ini Masalahnya

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasonna H Laoly telah ingkar janji kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yasonna disebut akan mempertemukan KPK dengan DPR terkait revisi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

“Pak Laoly berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR tapi Pak Laoly juga tidak memenuhi janji tersebut,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan, Rabu (18/9).

Laode mengaku sempat bertemu dengan Menkumham Yasonna H Laoly untuk meminta Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU revisi UU KPK pada Kamis 12 September 2019 lalu di Kantor Kemenkumham. Dalam pertemuan tersebut, dirinya ditemani Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang.

Mereka pun meminta Yasonna untuk membahas DIM tersebut dengan KPK sebelum pemerintah mengambil sikap final terkait revisi UU KPK. Hal ini lantaran pembahasan detail DIM tak pernah melibatkan KPK.

Namun, kata Laode, Menkumham Yasonna H Laoly enggan memberikan DIM tersebut kepadanya. Tak hanya itu, sambungnya, Yasonna juga menyampaikan pemerintah telah mendapat masukan yang cukup mengenai draf revisi UU KPK. Sehingga konsultasi publik tak lagi dibutuhkan.

Laode juga membantah telah dijelaskan oleh Menkumham Yasonna H Laoly terkait poin-poin draf RUU revisi UU KPK.

“Pak Laoly tidak perlu membuat narasi baru dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Saya yakin beliau bertuhan, jadi sebaiknya jujur saja,” tandasnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly menyebut pemerintah telah menyampaikan wacana revisi UU KPK kepada lembaga antirasuah. Ia mengaku telah bertemu dengan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

“Saya berkomunikasi dengan Pak Laode, saya menerima Pak Laode dan Pak Agus Rahardjo di kantor saya mengenai soal (RUU KPK) ini, kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9).

Dalam pertemuan tersebut, kata Menkumham Yasonna H Laoly, dirinya menyampaikan poin-poin aturan yang diubah dalam RUU KPK. Salah satunya, terkait status kelembagaan KPK yang masuk ranah eksekutif.

Lalu, Menkumham Yasonna H Laoly juga mengakui telah menyampaikan poin yang mengatur pegawai KPK akan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ia menginformasikan, penyadapan yang dilakukan KPK nantinya memerlukan izin Dewas.

Selain itu, ia pun mengaku juga menjelaskan terkait kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK.

Teh Gelas FAJAR Run 2019, Momen Olahraga Bareng Keluarga

Presenter Melaney Ricardo-Elza Syarief Damai, Nikita Nyengir

Istri Tak di Rumah, Suami Pilih Garap Adik Ipar yang 15 Tahun

Pelakor Rinda Marta Ngamuk Divonis Hakim 6 Bulan Penjara

Makan Terlalu Cepat, Seperti Ini Bahayanya pada Kesehatan

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai pengesahan revisi UU KPK yang dilakukan DPR dan pemerintah bermasalah. Hal ini lantaran dalam proses pembahasannya, DPR dan pemerintah sama sekali tidak melibatkan KPK secara institusi.

“Sesungguhnya ini mengonfirmasi bahwa narasi penguatan yang selama ini diungkap oleh DPR ataupun 0residen hanya omong kosong saja. Karena mustahil revisi kali ini untuk memperkuat namun KPK selaku yang akan menjalankan UU ini nantinya tidak dilibatkan,” ujar Kurnia.

Maka, menurut dia, tidak dapat dipungkiri terdapat banyak kecaman yang muncul dari masyarakat. Salah satunya terkait meningkatnya desakan untuk menguji materi revisi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sederhananya, jika sebuah regulasi diwarnai dengan uji materi, maka sesungguhnya legislasi tersebut buruk dan tidak diterima oleh publik,” tutupnya.

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah resmi mengesahkan RUU revisi UU KPK dalam rapat paripurna DPR, Selasa (17/9). Berdasarkan laporan hasil pembahasan revisi, diketahui tujuh fraksi menyatakan setuju, dua fraksi yakni PKS dan Gerindra memberi catatan mengenai Dewan Pengawas, dan Fraksi Demokrat yang belum menyatakan pendapatnya. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...