Yosanna H Laoly Soal Revisi UU KPK: Jangan Terlalu Su’udzon


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menkumham Yosanna H Laoly menegaskan tidak ada upaya mengerdilkan lembaga antirasuah terkait revisi UU KPK. Yang dilakukan adalah penyempurnaan setelah KPK dievaluasi selama 17 tahun.DPR RI bekerja supercepat dalam merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU tersebut juga sudah disahkan pada Selasa (17/9). Pimpinan KPK serta pegiat antikorupsi menilai, UU hasil revisi tersebut melemahkan KPK.“Jangan terlalu su’udzon. Itu hanya penegasan saja. Tidak ada sedikit pun di UU Tipikor itu pelemahan. Yang ada justru penyempurnaan,” tegas Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).Menurutnya, dari segi komitmen, Presiden Jokowi sangat kuat. Justru, dari sisi evaluasi perjalanan kelembagaan KPK selama 17 tahun, dirasa perlu ada mekanisme kontrol. “Makanya perlu badan pengawas. Nah, badan pengawas itu dilekatkan dalam institusi lembaga KPK. Jadi bukan eksternal,” imbuhnya.Terkait pemilihan Dewan pengawas, lanjut Yasonna H Laoly, tetap kewenangan presiden menunjuk. Hal ini dilakukan agar lebih cepat. Sebab proses transisinya tinggal beberapa waktu lagi. Sehingga saat komisioner baru KPK dilantik, badan pengawasnya juga sudah terbentuk.“Kalau presiden ingin melalui pansel ya terserah persiden. Namun, apabila presiden menganggap itu masih bisa juga tidak apa-apa. Akan tetapi kewenangan sepenuhnya ada pada presiden,” jelasnya.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar