Yosanna H Laoly Soal Revisi UU KPK: Jangan Terlalu Su’udzon


Setelah ada hasil pansel, presiden akan mengkonsultasikan hasil pansel tersebut ke DPR. Selanjutnya DPR tidak memilih. Karena beda dengan komisioner KPK. “Sifatnya hanya konsultasi. Saya tegaskan tidak ada penghilangan kekhususan KPK. Memang benar masuk rumpun kekuasaan eksekutif. Tetapi pelaksanaannya tetap independen. Kemajuan hanya bisa dicapai dengan sebuah perubahan. Ini untuk kemajuan yang lebih baik,” tambah Yosanna H Laoly.Sementara itu, Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago mendukung penuh revisi UU KPK terkait dewan pengawas. Namun, jangan sampai setelah RUU tersebut dibentuk justru Dewan Pengawasnya masuk angin. “Jangan sampai dewan pengawasnya yang masuk angin. Itu yang harus dikawal dan harus dijaga. Masyarakat juga ikut mengawal,” ujar Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).Menurut Irma, jika itu terjadi justru akan melumpuhkan dan melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Apalagi hal tersebut juga menjadi tanggung jawab parlemen yang telah merevisi UU KPK. “Karena itu, masyarakat, LSM pegiat antikorupsi bisa mengawal lebih lanjut pemilihan Dewan Pengawas untuk KPK. Sehingga, kinerja KPK bisa terus terjaga,” tukasnya.Dia secara pribadi justru sepakat dengan pernyataan Jokowi bahwa Dewan Pengawas dipilih dari kalangan akademisi dan masyarakat. Dia tidak setuju apabila Dewan Pengawas dipilih dari aparat hukum. “Saya pribadi setujunya masyarakat dan akademisi. Kalau aparat hukum lagi itu kan jeruk makan jeruk,” imbuhnya.

Menkumham Yasonna H Laoly Dituding Ingkar, Ini Masalahnya

Komentar


KONTEN BERSPONSOR