Yosanna H Laoly Soal Revisi UU KPK: Jangan Terlalu Su’udzon


Teh Gelas FAJAR Run 2019, Momen Olahraga Bareng KeluargaPresenter Melaney Ricardo-Elza Syarief Damai, Nikita NyengirIstri Tak di Rumah, Suami Pilih Garap Adik Ipar yang 15 TahunPelakor Rinda Marta Ngamuk Divonis Hakim 6 Bulan Penjara

Terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana menyatakan masyarakat yang selama ini konsen dalam upaya pembarantasan korupsi sangat kecewa dengan disahkannya revisi UU KPK.Menurutnya, rakyat sudah mengingatkan untuk tidak melemahkan KPK. Bahkan, ratusan guru besar, ribuan dosen dari berbagai perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa semua berteriak sama untuk menolak revisi tersebut. “Tapi apa yang terjadi. Kita semua menjadi saksi pengkhianatan Presiden dan DPR terhadap amanat reformasi untuk pemberantasan korupsi di Indonesia,” tegas Arif kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (18/9).Presiden dan DPR melupakan dan mengabaikan semangat reformasi yang tertuang dalam TAP MPR XI/MPR/1998 dan UU 28 tahun 1999 dengan revisi UU KPK yang cacat secara prosedural dan substansial. “Dengan kata lain revisi UU KPK menunjukkan dengan gamblang bahwa Amanat Reformasi sedang dikorupsi. Demokrasi kita dikorupsi oleh mereka yang seharusnya mewakili suara rakyat,” paparnya. (fin)

Komentar


KONTEN BERSPONSOR