Yosanna H Laoly Soal Revisi UU KPK: Jangan Terlalu Su’udzon


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menkumham Yosanna H Laoly menegaskan tidak ada upaya mengerdilkan lembaga antirasuah terkait revisi UU KPK. Yang dilakukan adalah penyempurnaan setelah KPK dievaluasi selama 17 tahun.DPR RI bekerja supercepat dalam merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU tersebut juga sudah disahkan pada Selasa (17/9). Pimpinan KPK serta pegiat antikorupsi menilai, UU hasil revisi tersebut melemahkan KPK.“Jangan terlalu su’udzon. Itu hanya penegasan saja. Tidak ada sedikit pun di UU Tipikor itu pelemahan. Yang ada justru penyempurnaan,” tegas Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).Menurutnya, dari segi komitmen, Presiden Jokowi sangat kuat. Justru, dari sisi evaluasi perjalanan kelembagaan KPK selama 17 tahun, dirasa perlu ada mekanisme kontrol. “Makanya perlu badan pengawas. Nah, badan pengawas itu dilekatkan dalam institusi lembaga KPK. Jadi bukan eksternal,” imbuhnya.Terkait pemilihan Dewan pengawas, lanjut Yasonna H Laoly, tetap kewenangan presiden menunjuk. Hal ini dilakukan agar lebih cepat. Sebab proses transisinya tinggal beberapa waktu lagi. Sehingga saat komisioner baru KPK dilantik, badan pengawasnya juga sudah terbentuk.“Kalau presiden ingin melalui pansel ya terserah persiden. Namun, apabila presiden menganggap itu masih bisa juga tidak apa-apa. Akan tetapi kewenangan sepenuhnya ada pada presiden,” jelasnya.Setelah ada hasil pansel, presiden akan mengkonsultasikan hasil pansel tersebut ke DPR. Selanjutnya DPR tidak memilih. Karena beda dengan komisioner KPK. “Sifatnya hanya konsultasi. Saya tegaskan tidak ada penghilangan kekhususan KPK. Memang benar masuk rumpun kekuasaan eksekutif. Tetapi pelaksanaannya tetap independen. Kemajuan hanya bisa dicapai dengan sebuah perubahan. Ini untuk kemajuan yang lebih baik,” tambah Yosanna H Laoly.Sementara itu, Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago mendukung penuh revisi UU KPK terkait dewan pengawas. Namun, jangan sampai setelah RUU tersebut dibentuk justru Dewan Pengawasnya masuk angin. “Jangan sampai dewan pengawasnya yang masuk angin. Itu yang harus dikawal dan harus dijaga. Masyarakat juga ikut mengawal,” ujar Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).Menurut Irma, jika itu terjadi justru akan melumpuhkan dan melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Apalagi hal tersebut juga menjadi tanggung jawab parlemen yang telah merevisi UU KPK. “Karena itu, masyarakat, LSM pegiat antikorupsi bisa mengawal lebih lanjut pemilihan Dewan Pengawas untuk KPK. Sehingga, kinerja KPK bisa terus terjaga,” tukasnya.Dia secara pribadi justru sepakat dengan pernyataan Jokowi bahwa Dewan Pengawas dipilih dari kalangan akademisi dan masyarakat. Dia tidak setuju apabila Dewan Pengawas dipilih dari aparat hukum. “Saya pribadi setujunya masyarakat dan akademisi. Kalau aparat hukum lagi itu kan jeruk makan jeruk,” imbuhnya.

Menkumham Yasonna H Laoly Dituding Ingkar, Ini MasalahnyaTeh Gelas FAJAR Run 2019, Momen Olahraga Bareng KeluargaPresenter Melaney Ricardo-Elza Syarief Damai, Nikita NyengirIstri Tak di Rumah, Suami Pilih Garap Adik Ipar yang 15 TahunPelakor Rinda Marta Ngamuk Divonis Hakim 6 Bulan Penjara

Terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana menyatakan masyarakat yang selama ini konsen dalam upaya pembarantasan korupsi sangat kecewa dengan disahkannya revisi UU KPK.Menurutnya, rakyat sudah mengingatkan untuk tidak melemahkan KPK. Bahkan, ratusan guru besar, ribuan dosen dari berbagai perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa semua berteriak sama untuk menolak revisi tersebut. “Tapi apa yang terjadi. Kita semua menjadi saksi pengkhianatan Presiden dan DPR terhadap amanat reformasi untuk pemberantasan korupsi di Indonesia,” tegas Arif kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (18/9).Presiden dan DPR melupakan dan mengabaikan semangat reformasi yang tertuang dalam TAP MPR XI/MPR/1998 dan UU 28 tahun 1999 dengan revisi UU KPK yang cacat secara prosedural dan substansial. “Dengan kata lain revisi UU KPK menunjukkan dengan gamblang bahwa Amanat Reformasi sedang dikorupsi. Demokrasi kita dikorupsi oleh mereka yang seharusnya mewakili suara rakyat,” paparnya. (fin)

Komentar


KONTEN BERSPONSOR